Aksi penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berlangsung di Nabire, Papua Tengah. Pada Selasa, 15 September 2026, pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Nabire turun ke jalan untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pendidikan dan pelaksanaan program pemerintah tersebut.
Massa aksi bergerak dari beberapa titik di Nabire, di antaranya Bumi Wonorejo dan kawasan Pasar Karang. Mereka kemudian melakukan long march menuju Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di kawasan Bandara Lama.
Dalam aksi tersebut, para peserta membawa spanduk dan menyampaikan tuntutan agar pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MBG sekaligus memberikan perhatian lebih besar terhadap pendidikan gratis di Papua.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Sebanyak 467 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk menjaga jalannya kegiatan. Berdasarkan keterangan kepolisian, aksi dimulai sekitar pukul 08.00 WIT dan berakhir sekitar pukul 12.30 WIT dalam situasi yang dilaporkan aman dan kondusif.
Pendidikan Gratis Jadi Tuntutan Utama
Penolakan terhadap MBG dalam aksi tersebut disampaikan bersamaan dengan tuntutan agar pendidikan gratis lebih diprioritaskan di Papua Tengah.
Para pelajar menilai persoalan pendidikan masih menjadi kebutuhan penting yang harus mendapatkan perhatian pemerintah. Mereka menyoroti biaya pendidikan yang masih menjadi beban bagi sebagian keluarga serta kebutuhan untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.
Dalam aksi, peserta membawa berbagai pesan yang menekankan pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi muda Papua. Salah satu gagasan yang disuarakan adalah agar pemerintah tidak hanya memberikan perhatian terhadap kebutuhan pangan, tetapi juga memastikan anak-anak Papua memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya.
SPWP juga menilai pembangunan sumber daya manusia membutuhkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Bagi mereka, pendidikan gratis dipandang sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap kesempatan belajar anak-anak Papua.
Sejumlah peserta juga menyoroti kebutuhan tenaga pendidik dan kualitas fasilitas sekolah. Persoalan tersebut dinilai tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis Papua yang memiliki wilayah luas dan sejumlah daerah dengan akses yang sulit.
Karena itu, tuntutan dalam aksi tidak hanya berkaitan dengan MBG, tetapi juga menyangkut kebijakan pendidikan secara lebih luas.
Massa Meminta Pelaksanaan MBG Dievaluasi
Selain meminta pendidikan gratis, SPWP menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan program MBG di Papua.
Massa meminta pemerintah mengevaluasi program tersebut serta mempertimbangkan kembali prioritas kebijakan dan anggaran. Mereka menginginkan persoalan pendidikan yang dianggap masih mendesak turut menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
Dalam sejumlah pernyataan aksi, peserta juga mempertanyakan pelaksanaan program MBG serta meminta agar pemerintah membuka ruang dialog dengan pelajar dan masyarakat.
Tuntutan tersebut kemudian disampaikan secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaida. Ia menerima perwakilan massa dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Namun, Nurhaida menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG bukan berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah. Pengelolaan program tersebut berada pada Badan Gizi Nasional atau BGN.
Karena itu, menurut pihak dinas, tuntutan mengenai pelaksanaan MBG perlu disampaikan kepada instansi yang memang memiliki kewenangan terhadap program tersebut.
Long March Dikawal Aparat
Perjalanan massa menuju kantor Dinas Pendidikan Papua Tengah mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu bersama Danlanal Nabire Letkol Laut (P) Mario Marco Wainarisi turut berada di lokasi selama kegiatan berlangsung.
Aparat mengedepankan komunikasi dengan massa selama proses penyampaian aspirasi. Massa juga diperbolehkan melanjutkan long march menuju kantor dinas dengan pengawalan.
Berdasarkan laporan dari lapangan, peserta aksi tetap mengikuti arahan selama perjalanan. Arus kendaraan di sekitar lokasi juga masih dapat berjalan meski terdapat kegiatan demonstrasi.
Setelah tiba di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, massa menyampaikan tuntutan secara bergantian. Dokumen pernyataan sikap kemudian diserahkan kepada pihak dinas.
Kapolres Nabire menyatakan kegiatan berlangsung aman dan mengapresiasi komunikasi antara aparat dan peserta aksi. Pengamanan melibatkan 467 personel gabungan TNI-Polri sejak awal kegiatan hingga massa membubarkan diri.
Massa Beri Waktu Tiga Bulan
Dalam penyampaian aspirasi, peserta aksi meminta pemerintah menindaklanjuti tuntutan mereka dalam waktu tiga bulan.
SPWP juga meminta agar pembahasan mengenai persoalan pendidikan melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah daerah dan legislatif. Mereka menginginkan adanya ruang pembicaraan yang lebih luas mengenai kebijakan pendidikan serta pelaksanaan program yang berkaitan dengan pelajar di Papua.
Penanggung jawab aksi Josan Sani menyampaikan bahwa apabila tidak ada tindak lanjut terhadap tuntutan tersebut, pihaknya akan melakukan konsolidasi dan mempertimbangkan aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari rangkaian tuntutan yang disampaikan massa dalam aksi 15 September. Polisi tetap mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tidak berkembang menjadi tindakan yang mengganggu keamanan.
Baca Juga; Anak Kera Disembunyikan dalam Koper di Bandara Juanda
Penolakan MBG Pernah Disuarakan Sebelumnya
Aksi SPWP di Nabire pada September 2026 bukan satu-satunya momentum ketika penolakan terhadap MBG disampaikan di Papua.
Sebelumnya, kelompok pelajar dan masyarakat di sejumlah wilayah Papua juga pernah menyampaikan kritik terhadap program tersebut. Dalam aksi terbaru di Nabire, isu MBG kembali dikaitkan dengan persoalan pendidikan dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.
SPWP membawa tema yang secara langsung menghubungkan tuntutan penghentian atau evaluasi MBG dengan pendidikan gratis. Para peserta ingin pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap biaya pendidikan, tenaga pendidik, serta akses sekolah.
Di sisi lain, pemerintah tetap menjalankan program MBG sebagai salah satu program nasional. Karena pengelolaannya berada di bawah BGN, Dinas Pendidikan Papua Tengah menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan atau mengatur pelaksanaan program tersebut.
Aspirasi Pelajar Masih Menunggu Tindak Lanjut
Aksi di Nabire akhirnya berakhir setelah massa menyampaikan tuntutan dan menyerahkan dokumen aspirasi kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah.
Peristiwa tersebut kembali memperlihatkan adanya perdebatan mengenai prioritas kebutuhan masyarakat Papua, khususnya antara pelaksanaan program pemenuhan pangan dan persoalan akses pendidikan.
Bagi peserta aksi, pendidikan gratis menjadi salah satu tuntutan yang mereka anggap penting untuk masa depan generasi muda Papua. Sementara itu, persoalan kewenangan pelaksanaan MBG membuat tuntutan tersebut perlu dibahas bersama instansi pemerintah yang terkait langsung dengan program tersebut.
Kini, pemerintah dan pihak-pihak terkait memiliki waktu yang diminta massa untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Perkembangan pembahasan dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi bagian penting dari kelanjutan tuntutan SPWP di Nabire.
