Rencana pembangunan bendungan raksasa di Sungai Siang, Arunachal Pradesh, India timur laut, memicu perdebatan antara kepentingan strategis pemerintah dan kekhawatiran masyarakat setempat. Proyek yang dirancang untuk menghasilkan listrik dalam skala besar itu dipandang pemerintah sebagai langkah penting menghadapi rencana pembangunan bendungan China di hulu sungai yang sama.
Namun, bagi sebagian warga, terutama komunitas adat Adi, pembangunan tersebut berpotensi mengancam permukiman, lingkungan, serta tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Penolakan berlangsung selama lebih dari setahun dan berkembang menjadi ketegangan politik serta bentrokan di sejumlah lokasi.
Persoalan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur energi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan listrik, tetapi juga menyangkut hak masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan persaingan geopolitik antarnegara.
Proyek Siang Dirancang Menghasilkan 11.000 Megawatt
Proyek yang menjadi pusat kontroversi tersebut bernama Siang Upper Multipurpose Project (SUMP). Bendungan ini direncanakan memiliki kapasitas pembangkit sekitar 11.000 megawatt, menjadikannya salah satu proyek hidroelektrik terbesar yang pernah direncanakan India.
Menurut laporan Al Jazeera, nilai investasinya diperkirakan mencapai US$13,2 miliar. Waduk yang direncanakan juga memiliki kapasitas sekitar sembilan miliar meter kubik air.
Sungai Siang sendiri merupakan bagian penting dari sistem Sungai Brahmaputra. Alirannya berasal dari Tibet, tempat sungai tersebut dikenal sebagai Yarlung Tsangpo, sebelum memasuki wilayah India.
Pemerintah India melihat pembangunan SUMP sebagai proyek strategis yang tidak hanya bertujuan menyediakan listrik. Bendungan tersebut juga diharapkan membantu pengelolaan banjir dan memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi perubahan kondisi aliran sungai dari wilayah hulu.
Perhatian terhadap proyek ini semakin besar karena China merencanakan pembangunan bendungan Medog di hulu Yarlung Tsangpo. Proyek China itu disebut memiliki kapasitas sekitar 60.000 megawatt.
Dalam konteks tersebut, bendungan Siang dipandang sebagai bagian dari kepentingan energi dan ketahanan air India. Meski demikian, manfaat yang diharapkan pemerintah berhadapan dengan kekhawatiran masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan.
Komunitas Adi Khawatir Desa dan Tradisi Terancam
Penolakan terhadap SUMP terutama datang dari komunitas adat Adi di Distrik Siang dan Upper Siang. Mereka khawatir pembangunan waduk akan menenggelamkan desa dan mengubah lingkungan yang menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari.
Laporan Down To Earth dan Maktoob Media menyebut perkiraan lokal bahwa sekitar 27 desa berpotensi terdampak hingga tenggelam akibat proyek tersebut. Angka ini menggambarkan besarnya kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan penggunaan lahan dan kemungkinan relokasi penduduk.
Bagi komunitas Adi, Sungai Siang bukan sekadar sumber air atau potensi pembangkit listrik. Sungai tersebut juga memiliki hubungan dengan identitas budaya, kepercayaan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
Forum Petani Adat Siang (SIFF) menyatakan bahwa keluarga yang berpotensi terdampak belum memberikan persetujuan terhadap proyek. Pernyataan tersebut memperlihatkan persoalan mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
Selain dampak sosial, warga dan aktivis juga mempertanyakan aspek keselamatan. Wilayah Arunachal Pradesh berada di kawasan seismik aktif, sehingga pembangunan bendungan berukuran besar menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko gempa dan keamanan infrastruktur.
Minimnya sosialisasi serta keterbukaan informasi turut memperbesar ketidakpercayaan. Sebagian warga menilai keputusan mengenai masa depan wilayah mereka tidak seharusnya dibuat tanpa konsultasi yang memadai.
Protes Memanas Setelah Berlangsung Lebih dari Setahun
Penolakan terhadap bendungan Siang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun. Aksi masyarakat pada awalnya berfokus pada penolakan survei kelayakan dan keberatan terhadap penempatan pasukan paramiliter di sekitar lokasi proyek.
Namun, situasi kemudian berkembang menjadi lebih tegang. Mongabay India melaporkan bahwa pada 30 September 2026, rumah seorang anggota legislatif negara bagian diserang dan sejumlah kendaraan diduga dibakar.
Laporan lain menyebut bentrokan kembali terjadi pada 8 Oktober. Pada periode yang sama, muncul pemberitaan mengenai tindakan terhadap aktivis dan tuduhan terkait sumber pendanaan aksi penolakan bendungan.
Salah satu tuduhan dalam laporan polisi menyebut adanya dugaan penggunaan dana asing untuk menggerakkan demonstrasi anti-bendungan. Akan tetapi, tuduhan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang terbukti di pengadilan. Kebenarannya memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.
Sejumlah laporan juga menyebut penyiaran dan pemberitaan dari lokasi protes mengalami pemblokiran hingga 5 Oktober. Perkembangan tersebut menambah perhatian terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan akses masyarakat terhadap informasi.
Rincian mengenai insiden dan tindakan aparat berasal dari laporan media serta klaim pihak-pihak terkait. Karena itu, setiap pernyataan mengenai tanggung jawab atas kekerasan maupun dugaan pelanggaran perlu dinilai berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.
Dukungan terhadap Bendungan Tidak Sepenuhnya Seragam
Di tengah penolakan, sikap masyarakat dan tokoh lokal ternyata tidak sepenuhnya sama. Ringkasan pemberitaan media India menyebut Ojing Tasing, yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis penentang bendungan, kemudian mendukung proyek dengan mempertimbangkan kepentingan strategis India dalam menghadapi China.
Di sisi lain, terdapat kelompok yang berencana menyerahkan memorandum kepada Menteri Manohar Lal Khattar saat kunjungannya ke Arunachal Pradesh. Mereka meminta pemerintah memberlakukan moratorium terhadap proyek bendungan besar.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat setempat memiliki pertimbangan yang beragam. Sebagian menempatkan perlindungan tanah dan budaya sebagai prioritas, sedangkan pihak lain melihat kebutuhan energi dan keamanan nasional sebagai alasan untuk mendukung pembangunan.
Karena itu, penolakan terhadap proyek tidak tepat jika dianggap mewakili seluruh masyarakat. Begitu pula dukungan dari sejumlah tokoh tidak berarti kekhawatiran warga yang terdampak telah terselesaikan.
Baca Juga; Anggota TNI Ngamuk Bawa Sajam di Mataram
Tantangan Menyeimbangkan Energi, Lingkungan, dan Hak Adat
Kontroversi bendungan Siang memperlihatkan kompleksitas pembangunan infrastruktur berskala besar. Pemerintah India memiliki kepentingan untuk memperkuat pasokan listrik dan ketahanan air, terutama di tengah persaingan strategis dengan China.
Namun, manfaat tersebut perlu dipertimbangkan bersama risiko terhadap ekosistem, keselamatan, permukiman, dan keberlanjutan budaya masyarakat adat. Konsultasi yang bermakna, keterbukaan informasi, penilaian dampak lingkungan yang transparan, serta mekanisme ganti rugi yang adil menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan.
Pada akhirnya, persoalan utama bukan semata-mata apakah bendungan Siang perlu dibangun, melainkan bagaimana keputusan itu dibuat dan siapa yang menanggung konsekuensinya. Kepentingan nasional dapat menjadi pertimbangan penting, tetapi tidak seharusnya menghapus hak masyarakat yang hidup di wilayah terdampak.
