Jakarta Pusat diperketat pengamanannya pada Kamis (27/8/2026) menyusul sejumlah agenda aksi unjuk rasa yang berlangsung di sekitar kompleks DPR/MPR RI, Senayan. Kepolisian mengerahkan 18.504 personel untuk mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin muncul selama rangkaian aksi.
Ribuan aparat tersebut ditempatkan di sejumlah lokasi strategis, tidak hanya di sekitar gedung parlemen. Pengamanan juga mencakup ruas jalan yang diperkirakan menjadi jalur pergerakan massa serta kawasan yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas.
Meski jumlah personel yang dikerahkan cukup besar, polisi menyatakan pengamanan akan dilakukan dengan pendekatan humanis. Komunikasi dan tindakan persuasif dikedepankan agar masyarakat tetap dapat menyampaikan aspirasi secara tertib.
Peserta aksi juga diingatkan untuk tidak melakukan tindakan anarkis, merusak fasilitas umum, ataupun mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan.
Jakarta Pusat Dibagi Menjadi Enam Zona Pengamanan
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung menjelaskan bahwa skema pengamanan dirancang dengan membagi wilayah menjadi enam zona. Pembagian tersebut bertujuan mempermudah koordinasi sekaligus memastikan titik-titik penting dapat dipantau secara menyeluruh.
Reynold menegaskan bahwa polisi mengutamakan pendekatan humanis, komunikasi, serta persuasif dalam mengawal demonstrasi.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah tidak membekali personel pengamanan di lapangan dengan senjata api maupun senjata tajam. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar pengamanan berjalan proporsional dan tidak menimbulkan kesan represif.
Zona 1 berpusat di Ring 1 DPR/MPR RI. Pengamanan di kawasan ini mulai berlangsung sejak pukul 07.00 WIB dan melibatkan pejabat utama serta perwira pengendali.
Zona 2 mencakup area sekitar kompleks DPR/MPR RI hingga Fly Over Semanggi. Wilayah tersebut menjadi salah satu perhatian karena berada di jalur yang berpotensi dilalui massa.
Zona 3 meliputi Pintu Escape SPARK, kawasan TVRI, lampu lalu lintas Hotel Mulia, hingga persimpangan Asia Afrika.
Kemudian Zona 4 mencakup kawasan Gerbang Pancasila. Sementara Zona 5 meliputi Pospol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR, hingga Gedung Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK.
Adapun Zona 6 berada di kawasan BPK RI, Lorong Warga, dan Ladokgi Atas.
Selain enam zona tersebut, polisi turut menempatkan personel di Bundaran HI dan Dukuh Atas. Kedua lokasi tersebut dipantau karena berpotensi menjadi jalur pergerakan massa sekaligus mengalami peningkatan kepadatan kendaraan.
Beragam Kelompok Hadir dengan Tuntutan Berbeda
Aksi yang berlangsung pada 27 Agustus tidak hanya diikuti satu kelompok. Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi datang membawa agenda serta tuntutan masing-masing.
Salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Kelompok yang datang dari Jawa Tengah tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait pemberantasan korupsi.
Mereka antara lain mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. AMPB juga meminta dugaan korupsi yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menyatakan rombongannya datang ke Jakarta bukan untuk menciptakan keributan. Mereka menganggap kehadiran tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan masyarakat di wilayah Jabodetabek.
Kelompok lainnya adalah Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM. Aliansi tersebut terdiri atas 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil serta mengusung tema #MerebutKembaliIndonesia.
Tuntutan GERAM mencakup sejumlah isu, mulai dari program Makan Bergizi Gratis, kebijakan perpajakan, persoalan upah buruh, hingga pemberantasan korupsi.
GERAM menjadwalkan aksi mulai pukul 14.00 WIB dengan perkiraan sekitar 1.000 peserta. Salah satu tuntutan yang mereka tekankan adalah keinginan agar pimpinan DPR menemui massa secara langsung.
Mereka menilai dialog tidak cukup apabila hanya diwakili pejabat lain atau disampaikan melalui pernyataan simbolis. Koordinator aksi Ahmad Mixel bahkan menyebut aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar dapat dilakukan apabila permintaan tersebut tidak mendapat respons.
Di tengah berbagai tuntutan tersebut, terdapat pula kelompok yang hadir untuk menyatakan dukungan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Perbedaan sikap itu membuat kawasan DPR/MPR menjadi titik bertemunya beragam aspirasi.
Pengamanan Turut Diperluas ke Wilayah Tangerang
Antisipasi terhadap aksi tidak hanya dilakukan di Jakarta Pusat. Kepolisian di wilayah Tangerang juga meningkatkan pengawasan untuk mencegah potensi pergerakan massa menuju Senayan.
Polresta Tangerang mengerahkan sekitar 200 personel gabungan. Patroli dilakukan di sejumlah titik yang dianggap berpotensi menjadi jalur keberangkatan massa, khususnya pelajar.
Kabag Ops Polresta Tangerang Kompol Raden Mochammad Sofian mengatakan pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap kemungkinan pelajar SMP dan SMA berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi.
Sejumlah titik yang dipantau meliputi perbatasan Gumarang di jalur Tangerang–Curug, akses Tol Metro, pintu Tol Balaraja Barat, Balaraja Timur, Kedaton, hingga jalur arteri Binuang.
Stasiun kereta api juga masuk dalam pengawasan, termasuk Stasiun Daru, Tigaraksa, dan Cikoya. Polisi mengantisipasi kemungkinan lokasi tersebut digunakan sebagai akses menuju Jakarta.
Dalam pengamanan, Polresta Tangerang mendapat dukungan TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Kendati pengawasan diperketat, aparat menyatakan pendekatan terhadap pelajar dilakukan secara persuasif melalui imbauan agar mereka tidak mengikuti aksi.
Baca Juga; Vilmei Kehilangan 1,2M
TNI Siap Membantu Jika Diminta Polri
Mabes TNI juga menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan apabila diperlukan. Namun, TNI menegaskan bahwa pengamanan utama kegiatan unjuk rasa merupakan tanggung jawab Polri.
Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan keterlibatan TNI dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari kepolisian.
Di sisi lain, aparat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang menjelang aksi. Menko Polkam Djamari Chaniago membenarkan adanya beberapa orang yang sempat diamankan untuk sementara.
Informasi lebih lengkap mengenai pemeriksaan tersebut akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya.
Rekening Donasi AMPB Turut Diperiksa
Selain pengamanan aksi, AMPB juga mendapat perhatian terkait rekening donasi yang digunakan untuk menerima dukungan masyarakat.
Polda Metro Jaya meminta transaksi pada rekening tersebut ditunda selama lima hari kerja. Langkah itu dilakukan untuk kepentingan penyelidikan terhadap aliran dana dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Sosial.
Polisi menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan pemblokiran permanen. Rekening akan dikembalikan kepada pemilik setelah proses pemeriksaan selesai.
Lalu Lintas Akan Direkayasa Sesuai Situasi
Masyarakat yang beraktivitas di Jakarta Pusat diminta memperhatikan perkembangan kondisi lalu lintas. Kepolisian memastikan rekayasa arus tidak otomatis diterapkan di seluruh kawasan.
Pengaturan maupun pengalihan kendaraan akan dilakukan secara situasional, terutama apabila massa menutup ruas jalan atau kepadatan meningkat.
Sejumlah jalan yang berpotensi terdampak antara lain Jalan Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, Palmerah Timur, Gelora, Asia Afrika, serta Jalan Tentara Pelajar.
Pengguna jalan disarankan menghindari kawasan yang mulai padat, menyiapkan rute alternatif, dan mengikuti instruksi petugas di lapangan.
Dengan 18.504 personel yang dikerahkan, pengamanan aksi 27 Agustus menjadi operasi besar di Jakarta Pusat. Tantangannya bukan sekadar menjaga jalannya demonstrasi, tetapi juga memastikan aktivitas warga dan arus lalu lintas tetap berjalan.
Polisi berharap seluruh peserta menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Pada akhirnya, penerapan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif selama aksi akan menjadi salah satu perhatian utama publik.
