Jakarta kembali bersiap menghadapi aksi demo yang akan digelar pada Kamis, 27 Agustus 2026. Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah berencana mendatangi ibu kota untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung di depan Gedung DPR RI.
Rencana aksi tersebut menjadi perhatian karena tuntutan yang dibawa cukup beragam. Mulai dari desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan, tuntutan pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor, hingga permintaan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menjelang pelaksanaan demo, berbagai persiapan juga dilakukan untuk mengantisipasi situasi di lapangan. DPR disebut telah menggelar pengarahan secara tertutup, sementara aparat keamanan turut bersiap menghadapi kemungkinan meningkatnya aktivitas massa di sekitar kawasan parlemen.
AMPB Bawa Tuntutan Pemberantasan Korupsi
Salah satu kelompok yang memastikan akan mengikuti aksi di Jakarta adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Kelompok tersebut dipimpin Supriyono, yang lebih dikenal dengan panggilan Botok. Dalam aksi yang akan berlangsung di depan Gedung DPR RI, AMPB membawa dua tuntutan utama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
Tuntutan pertama adalah meminta pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam hal penyitaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Sementara tuntutan kedua adalah desakan agar pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Menurut kelompok tersebut, hukuman yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
AMPB tidak ingin tuntutan tersebut hanya berhenti pada pernyataan atau janji dari pihak pemerintah maupun parlemen. Mereka meminta adanya kepastian dalam bentuk dokumen tertulis.
Supriyono menyatakan pihaknya menginginkan surat pernyataan resmi agar tuntutan yang disampaikan tidak kembali berakhir tanpa kepastian.
Demo di Pati Jadi Awal Pergerakan
Rencana aksi di Jakarta bukan merupakan agenda pertama yang dilakukan AMPB. Sebelumnya, kelompok tersebut telah menyampaikan demo secara langsung di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Pada 13 Agustus 2026, AMPB mendatangi Gedung DPRD Pati untuk menyampaikan tuntutan mereka. Massa meminta lembaga legislatif di tingkat daerah memberikan dukungan terhadap agenda yang mereka perjuangkan.
Namun, aksi tersebut berlangsung hingga malam dan tidak menghasilkan kesepakatan seperti yang diharapkan massa.
Situasi di sekitar Gedung DPRD Pati bahkan sempat memanas. Gedung dewan dilaporkan mengalami penyegelan, sementara aparat kepolisian harus melakukan tindakan pengamanan dan mengevakuasi sejumlah anggota DPRD dari lokasi.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Pati menjelaskan bahwa kewenangan pengesahan undang-undang berada di tingkat pemerintah pusat bersama DPR RI. Karena itu, keputusan terkait RUU Perampasan Aset tidak dapat ditentukan oleh DPRD kabupaten.
Penjelasan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan AMPB membawa tuntutan mereka ke Jakarta. Mereka memilih menyampaikan aspirasi langsung kepada lembaga yang memiliki kewenangan di tingkat nasional.
Massa dari Bangkalan Juga Bersiap ke Jakarta
Selain AMPB, kelompok masyarakat dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, juga berencana ikut dalam demo 27 Agustus.
Mereka tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4. Kelompok ini membawa isu yang berbeda dengan AMPB.
Jika AMPB berfokus pada pemberantasan korupsi dan RUU Perampasan Aset, RMP4 akan menyampaikan aspirasi mengenai program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Ratusan orang disebut akan diberangkatkan dari Bangkalan menuju Jakarta. Peserta yang ikut tidak berasal dari satu jenis profesi saja. Di dalamnya terdapat tukang becak, buruh, pekerja bangunan, sopir, hingga sales.
Keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang tersebut menunjukkan bahwa aspirasi terkait pelaksanaan program pemerintah juga menjadi perhatian kelompok masyarakat di daerah.
RMP4 Tidak Menolak Program Makan Bergizi Gratis
Meski membawa tuntutan evaluasi terhadap MBG, RMP4 menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk meminta program tersebut dihentikan.
Sebaliknya, mereka menyatakan tetap mendukung keberlanjutan program yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Program MBG dinilai memiliki tujuan positif karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Namun, dukungan tersebut tidak berarti seluruh pelaksanaannya di lapangan dianggap sudah sempurna. RMP4 melihat masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki agar program dapat berjalan lebih efektif.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengelolaan dapur penyelenggara MBG. Mereka menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan awal dan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat.
Baca Juga; 2 Remaja Di Beltim Diamankan Polisi
Evaluasi Dinilai Penting agar MBG Lebih Optimal
Tuntutan yang disampaikan RMP4 lebih diarahkan pada pembenahan tata kelola daripada penghentian program.
Menurut kelompok tersebut, evaluasi diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG dapat segera diperbaiki.
Dengan adanya evaluasi, pengelolaan program diharapkan menjadi lebih tertata. Selain itu, pengawasan terhadap penyediaan makanan bergizi juga dapat diperkuat sehingga kualitas program tetap terjaga.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tetap dapat berjalan bersamaan dengan kritik terhadap pelaksanaannya.
RMP4 ingin agar MBG terus dilanjutkan, tetapi dengan perbaikan pada bagian-bagian yang dinilai masih memiliki kekurangan.
Dua Kelompok, Aspirasi Berbeda di Satu Aksi
Aksi 27 Agustus 2026 memperlihatkan beragamnya isu yang ingin disampaikan masyarakat kepada pemerintah dan DPR.
AMPB datang dengan fokus pada pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset dan tuntutan hukuman mati bagi koruptor. Sementara RMP4 membawa aspirasi terkait perbaikan pelaksanaan MBG.
Meski isu yang dibawa berbeda, kedua kelompok sama-sama ingin menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pemerintah dan wakil rakyat.
Kehadiran massa dari berbagai daerah juga membuat aksi tersebut diperkirakan mendapat perhatian besar, terutama karena berlangsung di kawasan Gedung DPR RI.
DPR dan Aparat Bersiap Menghadapi Aksi
Menjelang hari pelaksanaan, persiapan menghadapi demonstrasi terus dilakukan. DPR disebut telah menggelar pengarahan tertutup untuk membahas berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama aksi.
Persiapan tersebut diperlukan mengingat jumlah massa dan beragamnya tuntutan yang akan disampaikan berpotensi membuat situasi di sekitar kawasan parlemen menjadi lebih ramai.
Aparat keamanan juga diperkirakan melakukan pengamanan di sejumlah titik untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
Pada akhirnya, pelaksanaan demonstrasi akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Publik kini menantikan bagaimana jalannya aksi pada 27 Agustus 2026, termasuk respons pemerintah dan DPR terhadap berbagai tuntutan yang dibawa massa.
Dengan isu mulai dari pemberantasan korupsi hingga evaluasi program MBG, demonstrasi tersebut diperkirakan menjadi salah satu agenda politik dan sosial yang cukup mendapat perhatian di Jakarta pada akhir Agustus 2026.
