Kasus dugaan keracunan massal setelah konsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, terus berkembang. Hingga Jumat (4/9/2026), jumlah santri yang mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap makanan MBG mencapai 748 orang.
Meski jumlah korban terus bertambah, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut proses investigasi masih berlangsung dan pemerintah saat ini memprioritaskan penanganan para korban.
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono mengatakan penyelidikan belum dapat menyimpulkan pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum. Pemerintah masih menunggu sejumlah hasil pemeriksaan, termasuk pemeriksaan sampel makanan.
“Sementara masih dalam tahap investigasi. Untuk tersangka, sementara belum ada. Kami lebih fokus pada penanganan korban atau masyarakat yang terdampak terlebih dahulu,” ujar Trenggono di Sidoarjo, Jumat (4/9).
Kondisi tersebut membuat perhatian publik beralih pada proses penyelidikan. Pasalnya, meskipun dapur penyedia makanan telah dihentikan sementara dan kepala dapur dicopot, belum diketahui apakah kejadian tersebut merupakan kelalaian dalam penerapan prosedur atau terdapat unsur pelanggaran hukum.
Berawal dari Konsumsi MBG, Keluhan Muncul Beberapa Jam Kemudian
Peristiwa tersebut bermula pada Selasa (1/9), ketika sekitar 1.010 porsi makanan MBG dikirim dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, menuju MTs dan MA Manbaul Hikam.
Menu yang dibagikan kepada para santri terdiri dari nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu bali, tumis buncis baby corn, dan buah apel. Makanan tersebut kemudian dibagikan setelah para santri melaksanakan salat zuhur.
Pada awal pembagian makanan, belum terlihat adanya kejadian yang mengarah pada keracunan massal. Namun beberapa jam kemudian, sekitar pukul 15.30 hingga 16.00 WIB, sejumlah santri mulai mengeluhkan pusing dan mual.
Jumlah korban kemudian meningkat dengan cepat. Menjelang malam, semakin banyak santri membutuhkan pertolongan medis sehingga pihak pesantren menghubungi layanan ambulans.
Para korban selanjutnya dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan. Delapan rumah sakit di Sidoarjo menerima pasien dari kejadian tersebut, salah satunya RSUD Sidoarjo atau RSUD Notopuro.
Situasi di sekitar pesantren pun dipadati ambulans, aparat, serta keluarga santri yang datang untuk memastikan kondisi anak-anak mereka. Personel TNI dan Banser turut membantu proses evakuasi dan pengaturan situasi.
Korban Bertambah Menjadi 748 Orang dari Berbagai Sekolah
Jumlah korban dalam kasus ini mengalami peningkatan dalam beberapa kali pembaruan data. Pada Rabu (2/9) dini hari, sekitar 431 orang dilaporkan mengalami gejala. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 500 orang.
Dalam pembaruan berikutnya, korban tercatat sebanyak 516, kemudian 566, hingga mencapai 664 orang. Hingga Kamis (4/9) siang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat total korban mencapai 748 orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar 20 orang masih menjalani perawatan, sementara 728 lainnya telah diperbolehkan pulang atau menjalani rawat jalan.
Kasus ini juga tidak hanya dialami santri Manbaul Hikam. Pelajar dari sedikitnya 19 sekolah di kawasan Kalitengah turut dilaporkan mengalami gejala serupa.
Besarnya cakupan korban tidak terlepas dari kapasitas SPPG Kalitengah yang disebut mampu memasok sekitar 2.800 porsi makanan setiap hari. Sekitar 1.000 porsi di antaranya dikirim ke lingkungan Pondok Pesantren Manbaul Hikam.
Karena itu, investigasi tidak hanya diarahkan pada makanan ketika tiba di pesantren. Pemeriksaan juga mencakup seluruh proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga waktu makanan dikonsumsi.
Waktu Konsumsi Makanan Jadi Salah Satu Fokus Investigasi
Salah satu temuan awal BGN berkaitan dengan prosedur pelabelan waktu makanan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa setiap ompreng MBG seharusnya dilengkapi informasi mengenai waktu makanan dimasak dan batas aman konsumsi.
Namun, dalam kasus SPPG Kalitengah, hanya terdapat satu ompreng yang memiliki label. Ompreng tersebut digunakan untuk keperluan dokumentasi sampel, sementara ratusan ompreng lainnya tidak memiliki informasi mengenai waktu pemasakan.
Temuan ini menjadi perhatian karena makanan disebut selesai dimasak sekitar pukul 05.00 WIB. Sementara itu, makanan baru dikonsumsi setelah salat zuhur. Sebagian santri bahkan disebut baru menyantap makanan tersebut pada sore hari karena mengikuti kegiatan belajar.
Jarak waktu antara proses pemasakan dan konsumsi inilah yang kini menjadi salah satu bagian penting dalam penyelidikan. BGN tengah mendalami apakah terdapat pelanggaran prosedur keamanan pangan dalam proses tersebut.
Sudaryono menegaskan setiap ompreng seharusnya diberi penanda waktu memasak. Penandaan bahkan dapat dilakukan secara sederhana menggunakan spidol selama informasi yang dicantumkan jelas.
Makanan yang telah melewati batas aman konsumsi juga seharusnya tidak diberikan kepada penerima dan harus dikembalikan.
BGN menyatakan tidak akan memberikan perlindungan apabila nantinya ditemukan kelalaian yang memenuhi unsur pidana.
Dapur Disuspend dan Kepala Dapur Dicopot
Sebagai langkah awal setelah kejadian, operasional SPPG Kalitengah dihentikan sementara. Kepala dapur juga dicopot karena dinilai memiliki tanggung jawab terhadap penerapan standar operasional prosedur.
Trenggono menjelaskan bahwa pencopotan tersebut ditujukan kepada kepala dapur, bukan secara langsung kepada pemilik SPPG. Pemerintah juga membuka kemungkinan penutupan permanen apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran serius ataupun unsur kesengajaan.
Kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut.
Padahal, SPPG tersebut diketahui telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan dan sertifikat halal. Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo juga menyebut masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana, termasuk instalasi pengolahan air limbah.
Di sisi lain, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan masih ditunggu. Sampel tersebut telah diambil oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo bersama kepolisian untuk mengetahui penyebab munculnya gejala pada ratusan korban.
Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Sebanyak 173 siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Makale dilaporkan mengalami gejala setelah mengonsumsi MBG dari SPPG Batupapan 1. Operasional dapur tersebut kemudian dihentikan selama 30 hari.
Baca Juga; Orang Utan Tewas Karena Asap Karhutla
Nasib Program MBG Kembali Jadi Sorotan
Rangkaian kejadian tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan pelaksanaan program MBG. Pemerintah tetap menyatakan program akan berjalan, tetapi pengawasan terhadap dapur penyedia makanan, keamanan pangan, distribusi, serta kepatuhan terhadap SOP dinilai perlu diperketat.
Di Sidoarjo, Bupati Subandi berencana melakukan pengecekan langsung ke SPPG Kalitengah bersama organisasi perangkat daerah terkait. DPRD Sidoarjo juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan program tersebut.
Selain persoalan kesehatan, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi turut menyoroti dampak psikologis yang dialami sebagian santri setelah insiden tersebut.
Sampai saat ini, kasus masih berada pada tahap investigasi. Dapur telah disuspend, kepala dapur dicopot, sebagian besar korban telah diperbolehkan pulang, dan pemeriksaan sampel masih berlangsung.
Pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum pun belum terjawab. Apakah insiden tersebut hanya berkaitan dengan kelalaian dan pelanggaran SOP, atau justru terdapat unsur pidana, masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan penyelidikan aparat.
Bagi 748 korban beserta keluarga mereka, hasil investigasi bukan sekadar prosedur. Hasil tersebut akan menjadi penentu apakah ada pihak yang nantinya harus mempertanggungjawabkan insiden yang membuat ratusan santri dan pelajar membutuhkan penanganan medis.
