BGN Lakukan Refocusing, Jumlah Penerima Manfaat Akan Disesuaikan
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan melakukan penyesuaian terhadap jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut berpotensi membuat sebagian sekolah tidak lagi masuk dalam daftar penerima program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa evaluasi menyeluruh tengah dilakukan terhadap seluruh data penerima manfaat MBG. Hasil evaluasi tersebut diperkirakan akan mengurangi jumlah penerima yang selama ini tercatat dalam program.
Pernyataan itu disampaikan Agustina dalam konferensi pers di Gedung Badan Gizi Nasional, Jakarta, pada Selasa, 21 Juli 2026.
Menurutnya, pengurangan penerima manfaat merupakan konsekuensi dari proses penyelarasan data agar bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang memenuhi kriteria.
Saat ini Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 62,7 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Seluruh data tersebut sedang diverifikasi kembali untuk memastikan tidak terdapat kesalahan maupun penerima yang tidak lagi memenuhi persyaratan.
Fokus Pemerintah Bergeser dari Target Jumlah ke Ketepatan Sasaran
Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang berorientasi pada pencapaian target jumlah penerima, pemerintah kini mengubah pendekatan pelaksanaan Program MBG.
Agustina menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak lagi menetapkan target angka tertentu seperti sebelumnya yang sempat diproyeksikan mencapai sekitar 82,9 juta penerima.
Sebaliknya, pemerintah kini lebih menitikberatkan pada ketepatan sasaran agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal.
Melalui proses refocusing, BGN akan menentukan kembali siapa saja yang benar-benar berhak menerima manfaat berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Selain itu, Presiden juga memberikan arahan agar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) memperoleh perhatian lebih besar. Selama ini distribusi layanan MBG dinilai masih lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga pemerataan menjadi salah satu prioritas pembenahan.
BGN diberikan waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan proses evaluasi tersebut.
Meski mengakui sudah terdapat sejumlah sekolah yang berpotensi dikeluarkan dari daftar penerima, Agustina belum bersedia mengungkap jumlah maupun identitas sekolah yang terdampak karena proses verifikasi masih berlangsung.
Ditemukan Duplikasi Data Penerima di Sejumlah Sekolah
Salah satu alasan utama dilakukan penyisiran ulang adalah ditemukannya ketidaksesuaian data penerima manfaat di lapangan.
Agustina mengungkapkan adanya kasus di mana satu sekolah ternyata dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan.
Dalam contoh tersebut, siswa kelas satu hingga kelas tiga memperoleh layanan dari satu SPPG, sedangkan siswa kelas empat hingga enam menerima makanan dari SPPG yang berbeda.
Temuan tersebut kemudian dibandingkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk memastikan jumlah peserta didik yang sebenarnya.
Ke depan, seluruh data penerima manfaat MBG di lingkungan sekolah akan disandingkan dengan basis data Dapodik agar tidak terjadi lagi duplikasi maupun perbedaan jumlah penerima.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sekaligus menghindari pemborosan anggaran akibat kesalahan administrasi.
Refocusing Berpengaruh terhadap Anggaran Program
Proses penyesuaian data penerima manfaat juga berdampak pada kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis.
Agustina mengatakan BGN terus berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta Kementerian Keuangan terkait kemungkinan perubahan pagu anggaran setelah proses refocusing selesai dilakukan.
Menurutnya, revisi jumlah penerima otomatis akan memengaruhi kebutuhan pembiayaan program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian anggaran bukanlah tujuan utama.
Prioritas BGN tetap memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan anggaran lebih kecil dibandingkan sebelumnya, maka penghematan tersebut menjadi konsekuensi dari penataan data, bukan target yang sengaja dikejar.
Anggaran MBG Sudah Mengalami Pengurangan Lebih dari Rp100 Triliun
Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengungkapkan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis telah mengalami beberapa kali penyesuaian sepanjang tahun 2026.
Baca Juga; Suami Bakar Rumah Mertua di Lubuk Linggau
Semula pagu anggaran MBG dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp335 triliun.
Selanjutnya dilakukan efisiensi sehingga anggaran turun menjadi sekitar Rp268 triliun.
Belakangan, pagu tersebut kembali disesuaikan menjadi sekitar Rp229 triliun atau berkurang sekitar Rp39 triliun dari angka sebelumnya.
Dengan demikian, total pengurangan anggaran sejak pagu awal mencapai lebih dari Rp100 triliun.
Meski demikian, Lili menegaskan bahwa angka Rp229 triliun masih bersifat sementara karena proses penyusunan ulang data penerima dan tata kelola program belum selesai dilakukan.
BGN juga sedang menyusun berbagai penyesuaian agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain pengurangan jumlah penerima, lembaga tersebut juga mengkaji perubahan skema pembiayaan operasional yang diperkirakan mampu menghasilkan efisiensi sekitar Rp1 triliun setiap bulan.
Perombakan Program Berlangsung di Tengah Pergantian Pimpinan
Evaluasi besar-besaran terhadap Program Makan Bergizi Gratis dilakukan bersamaan dengan perubahan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional.
Pada Rabu, 22 Juli 2026, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengundurkan diri dari jabatannya.
Pengunduran diri tersebut disampaikan karena alasan kesehatan. Nanik menyatakan akan menjalani pemeriksaan serta pengobatan penyakit jantung di luar negeri untuk memperoleh pendapat medis lanjutan.
Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Nanik mengaku telah menyampaikan langsung keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden menerima pengunduran dirinya sekaligus meminta agar tetap memberikan kontribusi terhadap pengawasan BGN melalui Dewan Pengawas yang direncanakan akan dibentuk.
Informasi mengenai pengunduran diri tersebut juga dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan.
Nanik diketahui baru menjabat sebagai Kepala BGN sejak 8 Juni 2026 setelah menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya diberhentikan karena tersangkut perkara dugaan korupsi.
Selama masa kepemimpinannya yang relatif singkat, BGN telah melakukan sejumlah langkah pembenahan, antara lain menghentikan sementara pembukaan titik layanan SPPG baru, melakukan reorganisasi pejabat eselon I, serta menjalin koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat tata kelola program.
Daftar Sekolah Terdampak Masih Menunggu Hasil Verifikasi
Hingga kini, BGN belum mengumumkan sekolah mana saja yang dipastikan keluar dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis.
Lembaga tersebut menyatakan masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan seluruh proses verifikasi sebelum menetapkan keputusan final.
Jenjang pendidikan yang paling banyak terdampak juga belum dipublikasikan kepada masyarakat.
Dalam beberapa pekan ke depan, peta penerima manfaat MBG diperkirakan akan mengalami perubahan setelah proses sinkronisasi data selesai dilakukan.
Karena itu, pemerintah mengimbau seluruh sekolah untuk memastikan data peserta didik dalam sistem Dapodik telah diperbarui dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Keakuratan data akan menjadi faktor utama dalam menentukan kelanjutan penerimaan Program Makan Bergizi Gratis, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang kini lebih mengutamakan ketepatan sasaran dibanding sekadar mengejar jumlah penerima manfaat.
