Berita

Sultan HB X Soroti Rencana Hutan DIY Jadi Barak Militer, Minta Pemerintah Tidak Sembarangan Buka Lahan

Rencana pemanfaatan kawasan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk pembangunan barak militer dan tempat latihan perang mendapat perhatian Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan mengubah fungsi kawasan hutan demi memenuhi kebutuhan fasilitas pertahanan.

Sultan mengaku belum memperoleh informasi lengkap mengenai lokasi hutan yang kemungkinan akan digunakan. Namun, ia memahami bahwa peningkatan status komando militer di Yogyakarta dari Korem menjadi Kodam membutuhkan dukungan infrastruktur baru.

Pernyataan tersebut disampaikan Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (18/11/2026). Ia mempertanyakan rencana pembukaan kawasan hutan apabila pembangunan fasilitas militer sampai mengharuskan penebangan pepohonan.

“Masa pemanfaatan hutan digunduli begitu?” ujar Sultan.

Wacana Hutan Jadi Fasilitas Militer Muncul di DPD RI

Pembahasan mengenai penggunaan kawasan hutan untuk fasilitas militer sebenarnya telah muncul sejak Oktober 2026. Isu tersebut mencuat dalam rapat kerja DPD RI pada Senin (19/10/2026).

Dalam pertemuan itu, muncul pembahasan mengenai permintaan pemanfaatan lahan hutan untuk pembangunan barak dan tempat latihan militer. Meski demikian, lokasi maupun pihak yang mengajukan permintaan belum dijelaskan secara terperinci.

Anggota DPD RI Hilmy Muhammad mengingatkan bahwa penggunaan lahan untuk kepentingan pertahanan tetap harus mengikuti aturan hukum. Menurutnya, tidak boleh ada pemaksaan penggunaan tanah tanpa memperhatikan hak kepemilikan dan prosedur perizinan.

Ia juga menyoroti pelaksanaan kegiatan latihan militer yang perlu memperhatikan kelengkapan izin sebelum dilakukan.

Sultan Dukung Pembentukan Kodam Baru, tetapi Lokasi Harus Tepat

Sultan HB X pada dasarnya tidak menolak kebutuhan penguatan fasilitas pertahanan di Yogyakarta. Ia sebelumnya telah menyampaikan dukungan terhadap peningkatan status komando teritorial dari Korem menjadi Kodam.

Dukungan tersebut disampaikan saat menerima Danrem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono, di Kompleks Kepatihan pada 7 April 2026.

Menurut Sultan, perubahan status tersebut memang membutuhkan penyesuaian sarana dan prasarana, termasuk pembangunan kantor Kodam baru.

Namun, ia mengaku belum mengetahui lokasi yang sedang dipertimbangkan pemerintah maupun kemungkinan penggunaan kawasan hutan.

Sultan menegaskan bahwa setiap lokasi harus diperiksa terlebih dahulu. Kondisi vegetasi, fungsi ekologis, dan karakteristik lahan perlu menjadi dasar sebelum pembangunan dilakukan.

DPR dan DPRD DIY Ikut Mengingatkan Dampak Lingkungan

Rencana pembentukan Kodam baru sebelumnya juga memperoleh dukungan Komisi I DPR RI pada Desember 2025.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyebut penyiapan lahan untuk fasilitas Kodam masih menjadi bagian dari pembahasan. Salah satu alternatif yang pernah dipertimbangkan adalah pemanfaatan Sultan Ground atau tanah milik Kesultanan Yogyakarta.

Meski demikian, pembangunan juga harus memperhatikan kondisi geografis DIY yang memiliki risiko gempa bumi. Infrastruktur militer nantinya perlu memenuhi standar ketahanan bangunan agar aman digunakan.

Sementara itu, DPRD DIY turut menyoroti pentingnya menjaga kelestarian hutan apabila rencana pembangunan fasilitas militer dilanjutkan.

Dengan demikian, kebutuhan pertahanan perlu dibahas secara bersamaan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Lahan Kritis DIY Capai 70.518 Hektare

Kekhawatiran terhadap perubahan fungsi hutan juga berkaitan dengan kondisi lingkungan Yogyakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 406 Tahun 2025, luas lahan kritis di DIY tercatat mencapai 70.518 hektare. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemulihan lingkungan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah.

Di sisi lain, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan DIY mengelola kawasan hutan seluas 15.581 hektare dengan dukungan 91 personel pengamanan.

Pengelolaan kawasan tersebut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persoalan tumpang tindih lahan, pemanfaatan kawasan oleh masyarakat, hingga ancaman kebakaran hutan.

Beberapa wilayah konservasi yang menjadi perhatian antara lain Suaka Margasatwa Paliyan, Suaka Margasatwa Sermo, Cagar Alam Imogiri, dan Taman Nasional Gunung Merapi.

Kondisi tersebut membuat setiap rencana perubahan penggunaan kawasan hutan perlu melalui pemeriksaan yang cermat agar tidak menambah tekanan terhadap lingkungan.

Baca Juga; Gakuto Natsuda Dukung Taisei Marukawa Jadi WNI

Lokasi Barak Militer Belum Dipastikan

Sampai saat ini, belum ada kejelasan mengenai kawasan hutan yang akan digunakan untuk pembangunan barak maupun tempat latihan perang di DIY.

Pemerintah juga masih perlu memastikan status lahan, mekanisme perizinan, serta dampak lingkungan apabila rencana tersebut benar-benar dilaksanakan.

Sikap Sultan HB X memperlihatkan bahwa kebutuhan penguatan pertahanan tidak boleh mengesampingkan keberlanjutan alam. Pembangunan fasilitas militer tetap dapat dibahas, tetapi pemilihan lokasi harus mempertimbangkan kondisi ekologis dan aturan yang berlaku.

Pesan Sultan agar hutan tidak sembarangan digunduli menjadi pengingat bahwa kepentingan pertahanan dan pelestarian lingkungan harus berjalan seimbang. Terlebih, DIY masih menghadapi persoalan lahan kritis dan membutuhkan perlindungan terhadap kawasan konservasi yang tersisa.

Related posts

Demo 28 Oktober di Yogyakarta Berujung Ricuh, Polisi dan Aliansi Jogja Memanggil Berbeda Pandangan

dewapbn

Sinopsis Drakor Eksekusi Alam Yg Baru Tayang Di Netflix

Dolirena

IHSG Anjlok 8 Persen, Wacana Penurunan Status MSCI Picu Kekhawatiran Investor

dewapbn