Berita

Ratusan Truk Sound Horeg Geruduk Pemkab Jember, Pegiat Tolak Larangan Total dan Desak Aturan Tegas

Puluhan hingga ratusan kendaraan pengangkut perangkat pengeras suara mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur, pada Senin, 16 November 2026. Aksi tersebut dilakukan para pegiat sound horeg untuk menyampaikan penolakan terhadap wacana pelarangan penggunaan sound system berdaya besar.

Sebanyak 98 truk milik anggota Jember Sound System Community (JSSC) memenuhi Jalan Sudarman, Kecamatan Patrang, sejak sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka meminta pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang dapat menghentikan seluruh aktivitas sound horeg.

Para pelaku usaha menilai kegiatan tersebut bukan sekadar hiburan, melainkan juga sumber penghasilan bagi banyak pihak. Setelah melakukan demonstrasi hingga sekitar pukul 12.05 WIB, perwakilan komunitas melanjutkan penyampaian aspirasi melalui audiensi bersama Pemkab Jember, DPRD, dan kepolisian.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman awal bahwa penggunaan sound system tidak akan dilarang secara menyeluruh, tetapi perlu diatur agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

98 Truk Dikerahkan untuk Menyampaikan Aspirasi

Aksi JSSC menjadi perhatian karena melibatkan puluhan kendaraan besar yang membawa perangkat pengeras suara. Ketua JSSC sekaligus koordinator demonstrasi, Arif Sugiartani, mengatakan bahwa kedatangan mereka bertujuan meminta kepastian agar usaha penyewaan sound system tetap dapat berjalan.

Arif menegaskan komunitasnya tidak keberatan apabila pemerintah menetapkan aturan mengenai penggunaan sound horeg. Mereka bersedia mengikuti ketentuan terkait lokasi acara, jam operasional, hingga batas kebisingan.

Namun, mereka menolak apabila kebijakan yang diambil berupa pelarangan total. Menurutnya, usaha sound system melibatkan banyak pekerja, mulai dari teknisi, pengemudi, penyedia peralatan, hingga pelaku usaha kecil yang memperoleh penghasilan dari penyelenggaraan acara.

JSSC juga meminta pemerintah membedakan penyedia jasa pengeras suara dengan pihak penyelenggara yang mungkin melakukan pelanggaran selama kegiatan berlangsung.

Komunitas tersebut bahkan meminta dilibatkan dalam penyusunan regulasi agar aturan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lapangan. Mereka memberikan waktu dua minggu kepada pemerintah untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.

Pemkab Jember Pilih Menyusun Aturan daripada Melarang

Dalam audiensi, Asisten Administrasi Umum Pemkab Jember, Imam Sudarmaji, menyampaikan bahwa pemerintah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat tidak menerapkan pelarangan secara menyeluruh.

Aspirasi komunitas akan disampaikan kepada Bupati Jember Muhammad Fawait. Pemerintah juga berencana mengundang JSSC, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pihak terkait lainnya untuk membahas aturan penggunaan sound system.

Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, turut menyampaikan bahwa penggunaan sound horeg lebih tepat diatur melalui ketentuan teknis.

Beberapa usulan yang muncul meliputi pembatasan maksimal delapan subwoofer untuk setiap armada, pengaturan tingkat kebisingan, serta penghentian kegiatan paling lambat pukul 00.00 WIB.

Apabila ditemukan pelanggaran, kegiatan juga diusulkan dapat dihentikan langsung di lokasi. Meski demikian, seluruh ketentuan tersebut masih berupa usulan dan membutuhkan pembahasan sebelum ditetapkan secara resmi.

Kebisingan Sound Horeg Jadi Perhatian Masyarakat

Di balik kepentingan ekonomi para pegiat, penggunaan sound system berdaya besar juga memunculkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap lingkungan.

Suara dengan intensitas tinggi dan durasi panjang berpotensi mengganggu warga, khususnya mereka yang tinggal dekat lokasi penyelenggaraan acara.

Budi Wicaksono mengingatkan bahwa kebisingan ekstrem dapat mengganggu pendengaran. Getaran perangkat pengeras suara juga dikhawatirkan menimbulkan kerusakan pada bangunan, seperti kaca pecah hingga gangguan pada plafon dan atap rumah.

Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Jember, Moh. Kholili, turut mengingatkan pentingnya menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan ketenangan.

Penggunaan sound system perlu mempertimbangkan keberadaan pasien rumah sakit, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang membutuhkan lingkungan tenang.

Jawa Timur Sudah Memiliki Aturan Sound System Sejak 2025

Persoalan sound horeg sebenarnya telah menjadi pembahasan di tingkat provinsi. Pada 6 Agustus 2025, pemerintah bersama kepolisian dan TNI menerbitkan Surat Edaran Bersama mengenai penggunaan sound system di Jawa Timur.

Aturan tersebut menetapkan batas kebisingan maksimal 120 dBA untuk penggunaan statis dan 85 dBA untuk kegiatan bergerak seperti karnaval.

Selain itu, kendaraan pengangkut perangkat diwajibkan memenuhi persyaratan kelayakan jalan atau uji KIR. Penyelenggara juga harus mengantongi izin keramaian dari kepolisian dan membuat surat pernyataan tanggung jawab.

Penggunaan pengeras suara turut dibatasi di sekitar fasilitas umum tertentu. Sound system harus dimatikan ketika melintasi tempat ibadah yang sedang digunakan, rumah sakit, sekolah yang sedang berlangsung kegiatan belajar, serta ambulans yang membawa pasien.

Meski demikian, penerapan aturan tersebut dinilai masih menghadapi kendala di lapangan.

Baca Juga; Aplikasi Tenun Tonic Tipu 96 Orang

Menunggu Kepastian Regulasi Baru di Jember

Polemik sound horeg di Jember juga melibatkan pandangan tokoh agama dan masyarakat. Sebelumnya, sejumlah tokoh agama, pengasuh pesantren, serta aktivis menyampaikan aspirasi kepada Bupati Muhammad Fawait agar penggunaan sound horeg dihentikan secara menyeluruh.

Di sisi lain, Fawait pernah menyatakan dukungannya terhadap kreativitas komunitas sound horeg. Saat masa kampanye pada 23 November 2024, ia menandatangani komitmen mengenai rencana festival sound horeg dan penyediaan wadah legal bagi komunitas.

Kini, pemerintah daerah dituntut mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Dalam dua minggu setelah audiensi, Pemkab Jember berencana menggelar pembahasan lanjutan bersama komunitas sound system dan pihak terkait. DPRD juga akan memfasilitasi pembahasan mengenai kemungkinan pengaturan melalui Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Kepastian mengenai jumlah subwoofer, batas kebisingan, jam operasional, dan mekanisme penindakan masih harus dirumuskan.

Hasil audiensi sementara menunjukkan bahwa pemerintah memilih mengatur, bukan melarang seluruh aktivitas sound horeg. Tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara konsisten sehingga pelaku usaha tetap memperoleh ruang ekonomi tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat.

Related posts

Marc Marquez Kuasai MotoGP Aragon 2026, Sempurna di Sprint dan Balapan Utama

dewapbn

Guru Sekolah Internasional di Tangsel Dilaporkan, Dugaan Pelecehan Bermula dari Les Mengaji

dewapbn

Polusi CO di Pulau Jawa Terlihat Meningkat pada Malam Hari, Pakar UI Beberkan Penyebabnya

dewapbn