Berita

Najwa Shihab hingga Raffi Ahmad Diduga Jadi Target Penyadapan, Kasus Listyo Sigit Terus Berkembang

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perhatian publik. Perkara yang sebelumnya dikaitkan dengan sejumlah pejabat negara dan tokoh politik tersebut kini berkembang dengan munculnya nama beberapa figur publik.

Bareskrim Polri pada Senin (16/11/2026) mengungkapkan bahwa pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diduga turut menjadi sasaran penyadapan. Selain keduanya, nama jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deannova juga disebut dalam pengembangan kasus tersebut.

Pegiat media sosial Denny Siregar turut masuk dalam daftar nama yang diberitakan diduga menjadi target. Pengungkapan ini membuat kasus yang dikenal sebagai dugaan skandal penyadapan Listyo Sigit semakin menyita perhatian masyarakat.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa nama-nama tersebut merupakan pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan, bukan orang yang dituduh melakukan tindakan ilegal. Penyidik masih mendalami berbagai informasi untuk mengungkap fakta sebenarnya.

Bareskrim Sebut Raffi Ahmad dan Najwa Shihab Diduga Jadi Korban

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengonfirmasi adanya sejumlah nama baru yang diduga menjadi korban penyadapan.

Dalam keterangannya pada Senin (16/11/2026), ia menyebut artis berinisial RA bersama istrinya NS alias G. Selain itu, terdapat jurnalis berinisial NS dan ADG yang turut disebut dalam pengembangan perkara.

Identitas tersebut mengarah kepada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Najwa Shihab, dan Alfito Deannova.

Kemunculan nama-nama tersebut menarik perhatian karena mereka berasal dari latar belakang berbeda. Raffi dan Nagita dikenal sebagai figur publik di industri hiburan sekaligus pelaku bisnis. Sementara Najwa dan Alfito merupakan jurnalis yang aktif dalam dunia pemberitaan nasional.

Dugaan penyadapan terhadap kalangan jurnalis juga memunculkan persoalan lebih luas, terutama berkaitan dengan privasi komunikasi, kebebasan pers, dan perlindungan narasumber.

Namun, hingga informasi tersebut disampaikan, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai metode penyadapan, perangkat yang digunakan, maupun informasi yang diduga berhasil diperoleh.

Kronologi Kasus Dugaan Penyadapan Listyo Sigit

Perkara ini mulai berkembang sejak awal November 2026. Pada 3 November, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiganya kemudian disebut menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok.

Sehari setelah penetapan tersebut, Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kemungkinan mantan presiden dimintai keterangan apabila diperlukan dalam proses penyidikan. Namun, tidak ada nama mantan presiden tertentu yang disebut secara langsung.

Perkembangan kembali terjadi pada 5 November 2026. Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, ditetapkan sebagai tersangka keempat.

Slamet dikabarkan masih menjalani pemulihan akibat stroke sehingga belum menjalani penahanan seperti tersangka lainnya. Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa ia menjalani tahanan rumah.

Selanjutnya, pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan cakupan target penyadapan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Empat hari kemudian, Bareskrim mengungkap nama-nama baru, termasuk Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Najwa Shihab, dan Alfito Deannova.

Dugaan Target Penyadapan Menjangkau Berbagai Kalangan

Salah satu aspek yang membuat perkara ini semakin serius adalah luasnya kelompok yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kapolri menyampaikan bahwa target yang sedang didalami tidak terbatas pada satu kelompok tertentu.

Cakupannya disebut meliputi Presiden dan lingkungan Istana, kementerian, lembaga pemerintahan, anggota DPR, partai politik, serta sejumlah tokoh politik.

Selain itu, terdapat nama gubernur, kepala kepolisian daerah, KPK, kejaksaan, hingga sejumlah personel internal Polri.

Kalangan organisasi masyarakat, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil juga disebut masuk dalam cakupan penyelidikan.

Luasnya dugaan sasaran tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang menentukan target dan bagaimana operasi penyadapan dilakukan.

Namun, seseorang yang tercantum sebagai target tidak otomatis memiliki hubungan dengan tindak pidana. Posisi pihak yang diduga menjadi korban harus dibedakan dari pihak yang diduga melakukan penyadapan.

DPR Soroti Dugaan Penyalahgunaan Hasil Penyadapan

Kasus ini juga mendapat perhatian dari anggota DPR RI. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti kemungkinan hasil penyadapan digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

Ia menduga informasi yang diperoleh berpotensi dimanfaatkan untuk menyandera atau mengkriminalisasi tokoh tertentu demi kepentingan politik.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan juga penyalahgunaan informasi pribadi.

Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon turut menyoroti luasnya dugaan operasi tersebut. Ia menyebut jumlah target penyadapan diduga mencapai ribuan orang dan meminta agar daftar sasaran dapat diungkap secara lebih jelas.

Jansen juga menilai penyidik perlu menelusuri pihak yang merancang, memerintahkan, hingga diduga menikmati hasil operasi tersebut. Ia turut menyinggung kemungkinan penerapan Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur hukum.

Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih tidak memberikan komentar panjang. Ia hanya meminta masyarakat mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung.

Baca Juga; Rizal Fadillah Meninggal Setelah Dirawat di ICU

Publik Menunggu Pengungkapan Motif dan Alur Data

Hingga kini, masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dalam kasus dugaan penyadapan tersebut. Di antaranya mengenai metode yang digunakan, lama operasi berlangsung, pihak yang memiliki akses terhadap informasi, serta motif di balik tindakan tersebut.

Alur penyebaran data juga menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri. Penyidik perlu memastikan apakah informasi yang diduga diperoleh hanya disimpan atau justru dimanfaatkan oleh pihak lain.

Selain itu, dugaan penyadapan terhadap jurnalis menjadi perhatian tersendiri karena berkaitan dengan perlindungan sumber informasi dan independensi media.

Masyarakat kini menunggu langkah lanjutan Bareskrim Polri untuk mengungkap keseluruhan perkara, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Seluruh tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. Pada akhirnya, hasil penyidikan dan pembuktian melalui proses hukum akan menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

Related posts

Bocah Kelas 3 SD di Lampung Tengah Meninggal Usai Tersedak Kelengkeng Menu MBG

dewapbn

OPM Klaim 10 Pendulang Emas Ditembak Aparat di Yahukimo, Kondisi Korban Masih Simpang Siur

dewapbn

Erupsi Anak Krakatau Sebar Abu ke Lima Provinsi, Aktivitas Warga hingga Penerbangan Terdampak

dewapbn