Kebijakan meliburkan sekolah akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah memunculkan persoalan baru. Di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk dan adanya kekhawatiran terhadap kesehatan siswa, beredar informasi bahwa anak sekolah atau orang tua masih diminta datang ke sekolah untuk mengambil makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Situasi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Jika kegiatan belajar tatap muka dihentikan karena paparan asap dinilai berisiko bagi kesehatan, mengapa siswa atau orang tua masih harus datang ke sekolah untuk mengambil makanan?
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/9/2026).
Sudaryono membantah anggapan bahwa BGN memaksakan distribusi MBG tetap berlangsung di daerah yang terdampak karhutla. Menurutnya, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan waktu keluarnya keputusan mengenai peliburan sekolah.
Dalam sejumlah kasus, keputusan sekolah diliburkan baru diterima setelah dapur MBG selesai menyiapkan makanan sejak pagi. Pada saat itu, bahan makanan telah dibeli, dipotong, dimasak, dan dipersiapkan untuk dibagikan kepada siswa.
Karena makanan sudah telanjur diproduksi, muncul mekanisme agar makanan tersebut tetap disalurkan pada hari pertama sehingga tidak terbuang. Setelah itu, distribusi MBG untuk siswa dihentikan selama sekolah masih diliburkan.
Dengan demikian, menurut BGN, pengambilan makanan bukan berarti siswa tetap diwajibkan mengikuti kegiatan sekolah seperti biasa. Mekanisme tersebut hanya berlaku ketika makanan sudah terlanjur diproduksi sebelum informasi mengenai peliburan diterima oleh dapur.
BGN Klaim Ikuti Keputusan Pemerintah Daerah
Sudaryono menegaskan bahwa keputusan mengenai kegiatan belajar mengajar di daerah yang terdampak karhutla merupakan kewenangan pemerintah daerah. BGN hanya menyesuaikan pelaksanaan distribusi MBG dengan keputusan tersebut.
Kewenangan pendidikan juga terbagi berdasarkan jenjang sekolah. Untuk tingkat SMA, kewenangan berada di pemerintah provinsi melalui gubernur. Sementara itu, SD dan SMP berada di bawah pemerintah kabupaten atau kota.
Karena itu, ketika pemerintah daerah menetapkan sekolah diliburkan akibat kondisi udara yang tidak memungkinkan, distribusi MBG kepada siswa juga dihentikan. Selama proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, siswa tidak menerima MBG dengan mekanisme seperti pada hari sekolah normal.
Sudaryono sebelumnya juga telah memberikan penjelasan mengenai mekanisme tersebut pada 26 Agustus 2026. BGN disebut telah menerbitkan surat edaran yang mengatur standar operasional bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah yang mengalami bencana.
Prinsipnya, ketika sekolah diliburkan, distribusi MBG dihentikan. Pengecualian hanya berlaku pada hari pertama apabila makanan sudah telanjur diproduksi sebelum keputusan peliburan diterima.
Dalam kondisi tersebut, makanan dikoordinasikan melalui pihak sekolah untuk kemudian diteruskan kepada orang tua siswa. Setelah makanan yang telah diproduksi selesai disalurkan, dapur SPPG tidak lagi memasak makanan untuk siswa selama kegiatan belajar mengajar dihentikan.
Polemik Berawal dari Rekaman Rapat Dinas Pendidikan
Perdebatan mengenai distribusi MBG di tengah peliburan sekolah bermula dari beredarnya rekaman rapat daring Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah pada akhir Agustus 2026.
Dalam rekaman tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo terdengar membahas dampak peliburan sekolah terhadap operasional dapur MBG dan kantin sekolah.
Potongan video itu kemudian menyebar di media sosial dan memicu kritik. Sebagian pihak menilai pembahasan tersebut seolah menunjukkan bahwa keberlangsungan program MBG lebih diprioritaskan dibandingkan keselamatan siswa yang berada di wilayah terdampak asap.
Reza kemudian memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar merupakan potongan dari pembahasan rapat yang lebih panjang. Menurutnya, potongan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan konteks pembicaraan.
Ia menegaskan bahwa keselamatan siswa tetap menjadi pertimbangan utama. Dalam rapat tersebut, pihaknya juga membahas sejumlah alternatif untuk mengurangi risiko paparan asap, termasuk penyesuaian jam belajar dan pengurangan durasi pembelajaran.
Pada akhirnya, pemerintah daerah menerapkan pembelajaran jarak jauh di wilayah yang terdampak kabut asap. Dengan kebijakan tersebut, siswa tidak perlu datang ke sekolah selama kondisi udara belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka.
Kabut Asap Karhutla Berdampak pada Kesehatan
Polemik distribusi MBG tersebut terjadi ketika dampak karhutla masih dirasakan masyarakat di sejumlah provinsi.
Kementerian Kesehatan mencatat jutaan masyarakat di puluhan kabupaten dan kota terdampak kabut asap. Beberapa wilayah yang masuk dalam daftar terdampak antara lain Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Paparan asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Di Kalimantan Tengah, misalnya, jumlah kasus ISPA dilaporkan mengalami peningkatan pada periode tertentu. Kalimantan Barat juga mencatat kasus ISPA dalam jumlah tinggi sepanjang 2026.
Pemerintah kemudian mengerahkan tenaga kesehatan dan logistik medis ke sejumlah wilayah yang mengalami dampak paling berat.
Kalimantan Tengah bahkan meningkatkan status penanganan karhutla menjadi tanggap darurat mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026. Peningkatan status tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi pemerintah dalam menangani kebakaran sekaligus dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Kementerian Kehutanan juga terus memantau perkembangan titik panas atau hotspot, kondisi kebakaran, kualitas udara, arah sebaran asap, cuaca, hingga jarak pandang. Pemantauan tersebut diperlukan untuk melindungi masyarakat sekaligus mengantisipasi gangguan terhadap aktivitas transportasi, termasuk penerbangan.
Masyarakat di daerah terdampak pun diimbau mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan perkembangan karhutla sebelum melakukan aktivitas di luar rumah.
Baca Juga; Gara Gara Hukuman PR, Guru SD Mengundurkan Diri
Persoalan Koordinasi Jadi Sorotan
Penjelasan mengenai distribusi MBG disampaikan ketika BGN juga tengah membahas kebutuhan anggaran untuk 2027. Lembaga tersebut mengajukan pagu sekitar Rp240,20 triliun, dengan sekitar Rp232,50 triliun dialokasikan untuk program MBG.
Anggaran tersebut ditujukan untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Besarnya cakupan program membuat distribusi MBG memiliki tantangan tersendiri, terutama ketika berhadapan dengan kondisi darurat seperti karhutla, banjir, maupun bencana lainnya.
Dalam kasus sekolah yang tiba-tiba diliburkan, persoalannya bukan sekadar menentukan apakah makanan harus dibagikan atau dihentikan. Ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan, mulai dari pembelian bahan baku, waktu produksi, komunikasi antara sekolah dan dapur SPPG, hingga kecepatan pemerintah daerah menyampaikan keputusan.
Penjelasan bahwa makanan sudah telanjur dimasak memang dapat menjelaskan mengapa makanan masih disalurkan pada hari pertama. Namun, mekanisme tersebut tetap harus memastikan siswa maupun orang tua tidak perlu mengambil risiko kesehatan hanya untuk memperoleh makanan.
Karena itu, koordinasi menjadi salah satu faktor penting. BGN perlu memastikan dapur SPPG memperoleh informasi secepat mungkin ketika sekolah diliburkan. Pemerintah daerah juga harus memastikan keputusan terkait pembelajaran mempertimbangkan keselamatan siswa sebagai prioritas.
Program MBG dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, dalam kondisi darurat akibat kabut asap, tujuan tersebut harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan kesehatan.
Pada akhirnya, persoalan utama bukan hanya apakah MBG tetap dibagikan atau dihentikan. Yang lebih penting adalah memastikan anak-anak tetap memperoleh makanan bergizi tanpa harus terpapar risiko kesehatan akibat kualitas udara yang memburuk.
