Sejumlah instansi pemerintahan mulai menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah kabar pengunduran dirinya mencuat. Perubahan tersebut terlihat di beberapa daerah, mulai dari Surabaya, Banten, hingga Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Pada Jumat (13/11/2026), sejumlah ruangan pemerintahan dilaporkan tidak lagi memasang foto Gibran berdampingan dengan potret Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, penyesuaian belum dilakukan secara menyeluruh karena beberapa kantor masih mempertahankan foto tersebut.
Perubahan ini terjadi sehari setelah Gibran dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hingga kini, belum ada keterangan mengenai instruksi resmi pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh instansi melakukan pencopotan.
Grahadi dan Kantor Gubernur Banten Mulai Menurunkan Foto Gibran
Gedung Negara Grahadi di Surabaya menjadi salah satu lokasi yang mengalami perubahan. Foto Gibran dilaporkan sudah tidak terlihat di sejumlah ruangan, termasuk ruang barat dan ruang tengah. Penurunan di ruang tengah dilakukan staf Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menjelang kegiatan penyerahan apresiasi peserta MTQ XXXI tingkat nasional.
Namun, foto tersebut masih ditemukan di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan saat berlangsung rapat koordinasi penanganan stunting.
Kondisi berbeda juga terlihat di Pendopo Kantor Gubernur Banten, Serang. Potret Gibran sudah tidak terpasang dan ruangan tersebut hanya menampilkan foto Presiden Prabowo serta lambang Garuda Pancasila.
Sejumlah Ruang DPR dan Kantor Pemerintah Masih Berbeda
Di Kompleks Parlemen Senayan, beberapa ruang rapat DPR dilaporkan telah mencopot foto Gibran. Ruangan Badan Legislasi, Komisi IX, dan Badan Aspirasi Masyarakat termasuk lokasi yang tidak lagi menampilkan potret wakil presiden tersebut.
Sebaliknya, foto Gibran masih terlihat di ruang Komisi I, Komisi III, dan Komisi VIII. Hal serupa terjadi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menteri Koordinator Airlangga Hartarto menyebut foto yang berada di ruangannya kini hanya menampilkan Presiden.
Di luar Jakarta, perangkat Desa Balegondo, Kabupaten Magetan, juga menurunkan foto Gibran dari ruang pelayanan masyarakat. Kepala desa setempat, Suroso, menyebut tindakan itu sebagai penyesuaian administratif.
Sementara itu, di DPRD Kota Malang, foto Gibran di bagian lobi dilaporkan sudah diturunkan, meskipun potret tersebut masih terlihat di ruang sidang Balai Kota Malang.
Pencopotan Foto Juga Dilakukan atas Inisiatif Pribadi
Belum adanya instruksi pemerintah pusat membuat setiap instansi memiliki respons berbeda. Di DPRD Sumatera Barat, anggota dewan Nofrizon dilaporkan mengambil inisiatif sendiri untuk menurunkan foto Gibran.
Di Jawa Barat, Ketua DPRD Buky Wibawa menyatakan tidak pernah mengeluarkan perintah resmi terkait pencopotan tersebut.
Aksi serupa juga dilakukan kelompok masyarakat sipil. Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat mencopot dan membalik foto Gibran dalam aksi pada Kamis (12/11/2026). Mereka menyampaikan aspirasi terkait tuntutan pengunduran diri wakil presiden.
Di Kota Bima, ratusan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) juga mendatangi gedung DPRD pada hari yang sama. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menurunkan dan membawa foto Gibran sebagai bagian dari aksi penyampaian pendapat.
Baca Juga; Mercedes Punya Target Tambahan di F1
Pengunduran Diri Gibran Masih Menunggu Proses Ketatanegaraan
Perkembangan pencopotan foto tersebut bermula dari kabar pengunduran diri Gibran. Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat mundur setelah bertemu Presiden Prabowo.
Selanjutnya, pada 12 November 2026, Gibran dilaporkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden dan pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden sesuai mekanisme ketatanegaraan.
Di tengah perkembangan tersebut, sejumlah kelompok masyarakat sipil masih menyoroti persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Persoalan dugaan pelanggaran tersebut merupakan hal terpisah dari proses pengunduran diri dan tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum.
Dengan belum adanya instruksi pencopotan secara nasional, perubahan tampilan kantor pemerintahan masih berlangsung secara bertahap. Sejumlah instansi sudah menurunkan foto Gibran, sedangkan lainnya masih menunggu perkembangan resmi terkait status jabatan wakil presiden.
