PAREPARE – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menjadi sorotan setelah pernyataannya dalam rapat evaluasi pemerintahan menuai kontroversi. Ucapan yang menyinggung media dan profesi wartawan tersebut memicu protes dari kalangan jurnalis hingga berujung pada aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Polemik bermula ketika Tasming mengkritik sejumlah media yang dinilai memberitakan pemerintah daerah secara negatif, meskipun menjalin kerja sama dengan Pemkot Parepare. Ia bahkan menggunakan istilah “bali bella” atau bermuka dua serta melontarkan frasa “halal darahnya” yang kemudian dianggap bernada ancaman.
Setelah mendapat kecaman, Tasming akhirnya memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada insan pers. Meski demikian, kejadian ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai sikap pejabat publik terhadap kritik serta batas hubungan kemitraan antara pemerintah dan media.
Pernyataan Tasming Hamid dalam Rapat Monev Picu Polemik
Kontroversi tersebut berawal dari rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III bersama sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Auditorium BJ Habibie, Kota Parepare.
Dalam rapat itu, Tasming menyinggung pemberitaan sejumlah media yang dianggap merugikan pemerintah daerah. Ia mempertanyakan sikap media yang menerima kerja sama dengan Pemkot Parepare, tetapi tetap menerbitkan berita kritis terhadap pemerintah.
Rekaman pernyataannya kemudian beredar di media sosial. Penggunaan istilah “bali bella” dan frasa “halal darahnya” menjadi bagian yang paling banyak menuai perhatian publik.
Tasming juga disebut menyatakan akan menutup akses bagi media yang dianggap memiliki sikap demikian dan mengarahkan komunikasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Pernyataan tersebut mendapat sorotan karena dinilai berpotensi mengintimidasi wartawan. Padahal, kritik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah merupakan bagian dari fungsi pers dalam menjalankan kontrol sosial.
Puluhan Wartawan Gelar Aksi Protes di Kantor Wali Kota
Gelombang penolakan terhadap pernyataan Tasming berlanjut pada Kamis, 12 November 2026. Sekitar 30 wartawan yang tergabung dalam kelompok “Media Parepare Melawan” menggelar demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Parepare.
Massa mengenakan pakaian hitam dan pita merah sebagai simbol perlawanan. Mereka menyampaikan orasi, membacakan puisi protes, hingga melakukan aksi teatrikal untuk menggambarkan kekecewaan terhadap ucapan wali kota.
Salah satu aksi yang menarik perhatian adalah penyembelihan ayam dan penggunaan darahnya untuk dituangkan pada poster bergambar wajah Tasming. Aksi tersebut merupakan simbol protes terhadap penggunaan frasa “halal darahnya”.
Koordinator aksi, Rachmat Ariadi, menyampaikan bahwa pernyataan wali kota telah melukai perasaan para jurnalis. Menurutnya, wartawan memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah berdasarkan fakta.
Dalam demonstrasi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni permintaan maaf secara terbuka, klarifikasi atas pernyataan yang beredar, serta penghentian segala bentuk dugaan intimidasi terhadap insan pers.
Mereka memberikan tenggat waktu 1 x 24 jam untuk memenuhi tuntutan tersebut. Apabila tidak dipenuhi, para wartawan mempertimbangkan langkah hukum melalui somasi.
AJI Soroti Ancaman terhadap Kebebasan Pers
Polemik ini turut mendapat perhatian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar. Organisasi tersebut menilai pernyataan Tasming berpotensi menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi kebebasan jurnalistik.
AJI juga meminta Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi sikap wali kota serta mendorong adanya tindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip yang harus dijunjung pejabat publik.
Dalam demokrasi, pers memiliki fungsi menyampaikan informasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, pemberitaan kritis tidak semestinya dianggap sebagai bentuk permusuhan.
Kerja sama publikasi antara pemerintah dan perusahaan media juga tidak boleh menghilangkan independensi jurnalistik. Apabila terdapat pemberitaan yang dianggap keliru, pemerintah dapat menggunakan hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme penyelesaian sengketa pers.
Baca Juga; Razia Gabungan di Lapas Pontianak
Sikap Tasming terhadap Kritik Kembali Menjadi Sorotan
Persoalan ini turut mengingatkan publik pada ketegangan komunikasi antara Tasming dan DPRD Parepare.
Pada akhir Oktober 2025, lima anggota DPRD dari empat fraksi mengajukan hak interpelasi terhadap wali kota. Langkah tersebut dilatarbelakangi penilaian bahwa sejumlah rekomendasi dan masukan DPRD tidak memperoleh respons sebagaimana diharapkan.
Wakil Ketua DPRD Parepare saat itu, Yusuf Lapanna, juga sempat mengkritik pola komunikasi wali kota yang dinilai seolah menempatkan DPRD seperti SKPD di bawah kendali pemerintah kota.
Meski merupakan persoalan berbeda, kedua peristiwa tersebut kembali menempatkan cara Tasming merespons kritik sebagai perhatian publik.
Tasming Akhirnya Sampaikan Permintaan Maaf kepada Wartawan
Setelah mendapat kecaman dan aksi demonstrasi, Tasming Hamid akhirnya memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers.
Ia mengakui pernyataannya telah menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan wartawan Parepare. Tasming juga menegaskan tidak memiliki maksud mengancam, mengintimidasi, ataupun menghalangi media dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Menurutnya, Pemkot Parepare tetap terbuka terhadap pemberitaan kritis selama disampaikan secara profesional, berimbang, dan berdasarkan fakta.
Ia turut menegaskan bahwa hubungan kerja sama antara pemerintah dan media tidak berarti perusahaan pers harus selalu menyampaikan pemberitaan positif mengenai pemerintah daerah.
Permintaan maaf tersebut menjadi langkah awal untuk meredakan polemik. Namun, belum terdapat kepastian apakah seluruh tuntutan demonstran telah dipenuhi atau rencana somasi akan tetap dilanjutkan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kritik merupakan bagian penting dalam pemerintahan demokratis. Pejabat publik memang berhak memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang dianggap tidak tepat, tetapi penyampaiannya harus tetap menghormati kebebasan pers.
Hubungan pemerintah dan media seharusnya dibangun melalui keterbukaan, profesionalisme, serta saling menghargai tanpa mengorbankan independensi jurnalistik.
