JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menargetkan pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dapat diselesaikan sebelum 5 Desember 2026. Target tersebut muncul setelah pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis, 12 November 2026.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyampaikan bahwa sidang paripurna pemilihan wapres baru direncanakan berlangsung pada 23 November hingga 4 Desember 2026. Namun, tanggal pastinya masih menunggu penyesuaian dengan agenda Presiden Prabowo Subianto.
Percepatan tersebut dilakukan agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung terlalu lama. Sesuai ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk memilih pengganti sejak terjadi kekosongan jabatan.
MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka
Surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka secara resmi diterima pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026, di kompleks parlemen, Jakarta.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan diterimanya surat tersebut, MPR mulai mempersiapkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Berdasarkan ketentuan konstitusi, lembaga tersebut memiliki waktu 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan pengganti.
Keputusan Gibran mundur turut menjadi perhatian karena muncul di tengah polemik terkait latar belakang pendidikan dan dokumen akademiknya. Meski demikian, alasan pribadi yang secara langsung mendasari pengunduran diri tersebut belum dijelaskan secara terperinci.
Sementara proses pergantian berlangsung, pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga menyatakan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan.
Mekanisme Pemilihan Wapres Pengganti Gibran
Proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Tahapan teknisnya juga mengacu pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Proses diawali dengan pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan kepada Presiden Prabowo. Selanjutnya, presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Dalam menentukan kandidat, Prabowo dapat berkonsultasi dengan partai politik pendukung pemerintah. Namun, keputusan akhir mengenai dua nama yang diajukan tetap menjadi kewenangan presiden.
Setelah nama diterima, MPR akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan persyaratan masing-masing calon. Kedua kandidat juga harus menyatakan kesediaan untuk mengikuti proses pencalonan.
Pemilihan kemudian dilaksanakan melalui sidang paripurna MPR. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Apabila perolehan suara kedua calon sama, pemungutan suara akan diulang satu kali. Jika hasilnya kembali imbang, presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua kandidat tersebut.
Sejumlah Tokoh Masuk Bursa Calon Wapres Baru
Menjelang proses pemilihan, sejumlah nama tokoh politik mulai ramai diperbincangkan sebagai calon pengganti Gibran.
Beberapa nama yang muncul dalam pemberitaan di antaranya Ketua DPR Puan Maharani, mantan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Selain itu, nama Yusril Ihza Mahendra juga disebut dalam pembicaraan publik mengenai kemungkinan pengganti wakil presiden.
Meski demikian, seluruh nama tersebut masih sebatas spekulasi. Hingga 13 November 2026, Presiden Prabowo belum mengumumkan dua kandidat resmi yang akan disampaikan kepada MPR.
Pramono Anung sempat memberikan tanggapan ringan ketika ditanya mengenai peluang dirinya menjadi calon wakil presiden. Ia hanya tertawa dan menjawab, “Pertanyaannya mantap banget.”
Sementara itu, Yusril menegaskan bahwa penentuan calon pengganti Gibran merupakan kewenangan presiden. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga mengingatkan bahwa proses pengusulan harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, tokoh yang saat ini ramai disebut belum tentu menjadi pilihan akhir Prabowo.
Baca Juga; Anindya Salsa Klarifkasi Soal Kedekatan dengan Desta
MPR Siapkan Sidang Paripurna Sebelum 5 Desember 2026
Pimpinan MPR kini berupaya mempercepat seluruh tahapan agar pemilihan wakil presiden baru dapat berlangsung sesuai target.
Bambang Pacul menyebutkan bahwa sidang paripurna direncanakan berlangsung antara 23 November hingga 4 Desember 2026. Pelaksanaannya masih perlu disesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo yang dijadwalkan hadir dalam sidang tersebut.
Sebelum pemilihan digelar, penyerahan dua nama calon dari presiden menjadi tahapan penting yang harus diselesaikan. MPR selanjutnya melakukan pemeriksaan administrasi untuk memastikan seluruh persyaratan kandidat terpenuhi.
Verifikasi tersebut juga menjadi perhatian mengingat sebelumnya muncul polemik terkait dokumen pendidikan Gibran. Karena itu, kelengkapan persyaratan calon pengganti diharapkan dapat diperiksa secara cermat.
Hingga 13 November 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai dua kandidat maupun tanggal pasti pelaksanaan sidang paripurna.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Indonesia berpeluang memiliki wakil presiden baru sebelum 5 Desember 2026. Publik kini menunggu keputusan Presiden Prabowo mengenai dua nama yang akan diajukan untuk mengisi jabatan tersebut.
