JAKARTA – Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak hanya mengusut pengusaha Arif Kurniawan (AK) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Aparat penegak hukum juga didesak menelusuri pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan sehingga aktivitas pertambangan bermasalah dapat berlangsung selama bertahun-tahun.
Desakan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, pada Senin, 9 November 2026. Ia menilai penyidikan harus menjangkau seluruh pihak yang kemungkinan terlibat, termasuk penyelenggara negara yang diduga menyalahgunakan kewenangan untuk membantu kepentingan perusahaan tambang.
Menurut Rudianto, penindakan tidak seharusnya berhenti pada pengusaha atau badan usaha yang menjalankan kegiatan pertambangan. Pihak yang diduga mempermudah proses perizinan, memberikan perlindungan, atau menerima keuntungan dari aktivitas tersebut juga perlu diperiksa.
Dugaan Praktik Tambang Berlangsung Selama 12 Tahun
Perkara pertambangan nikel di Sultra ini menjadi sorotan karena dugaan aktivitas bermasalah disebut berlangsung sejak 2013 hingga 2025. Rentang waktu tersebut membuat penyidik perlu menelusuri berbagai aspek, mulai dari perizinan hingga pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan.
Rudianto mengingatkan bahwa praktik pertambangan ilegal dapat menimbulkan konsekuensi luas. Selain berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara, kegiatan yang tidak sesuai ketentuan juga dapat berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Ia meminta Kejagung mengungkap bagaimana aktivitas tersebut bisa terus berjalan meskipun diduga terdapat persoalan dalam aspek perizinannya.
Dugaan keterlibatan pihak yang menjadi pelindung kegiatan tambang juga dinilai penting untuk dibongkar. Namun, sampai saat ini identitas pihak yang diduga memberikan perlindungan maupun bentuk keterlibatannya masih harus dibuktikan melalui penyidikan.
Enam Perusahaan Nikel Dikaitkan dengan Arif Kurniawan
Nama Arif Kurniawan turut menjadi perhatian dalam perkara ini karena dikaitkan dengan sejumlah perusahaan pertambangan di Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan profil yang dihimpun AFU.id, Arif pernah mengawali karier di perusahaan perdagangan komoditas Glencore di Jakarta pada awal 2000-an. Pada 2015, ia mendirikan PT Dua Delapan Resources (DDR), perusahaan yang namanya merujuk pada nomor atom nikel, yaitu 28.
AFU.id juga mengutip laporan Bloomberg yang menyebut Arif sebagai “Raja Nikel”. Laporan tersebut memperkirakan perusahaan DDR menguasai sekitar sepertiga perdagangan bijih nikel domestik. Angka itu merupakan estimasi media dan bukan hasil kesimpulan penyidikan.
Dalam perkara yang ditangani Kejagung, terdapat enam perusahaan tambang yang disebut berada dalam kendali Arif melalui holding PT DDA bersama seseorang berinisial LEI.
Keenam perusahaan tersebut adalah PT BSJ, PT KAA, PT AMID, PT AMI, PT ANI, dan PT HJ.
Berdasarkan data luas IUP yang telah diungkapkan, PT BSJ memiliki wilayah sekitar 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT AMID sekitar 1.026 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, serta PT ANI sekitar 106 hektare. Dengan demikian, total luas lima wilayah tersebut mencapai kurang lebih 4.198 hektare. Luas wilayah IUP PT HJ belum dirinci dalam informasi yang tersedia.
Kejagung Dalami Persoalan Izin PT BSJ dan PT KAA
Salah satu aspek yang sedang didalami penyidik adalah dugaan aktivitas pertambangan PT BSJ dan PT KAA setelah masa berlaku IUP keduanya berakhir pada 2015.
Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia, kedua perusahaan tersebut diduga tetap menjalankan kegiatan pertambangan meskipun izin yang dimiliki telah berakhir.
Direktur Penyidikan Jampidsus, Saiful Bahri Siregar, sebelumnya menjelaskan bahwa penyidik turut mendalami penggunaan mekanisme suspend atau penghentian sementara terhadap izin perusahaan. Status tersebut disebut telah diberikan hingga tiga kali.
Penyidik berupaya mengetahui bagaimana status perizinan tersebut dapat terus menggantung, sementara masa berlaku IUP telah berakhir. Persoalan ini penting karena berkaitan dengan kepastian hukum atas wilayah pertambangan dan kewajiban perusahaan terhadap negara.
Selain itu, Kejagung mendalami dugaan pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara untuk mempermudah urusan administratif perusahaan. Meski demikian, identitas penerima, bentuk pemberian, dan keterlibatan masing-masing pihak belum diumumkan secara lengkap.
Uang Rp11,8 Miliar Diamankan dalam Penggeledahan
Dalam rangka memperkuat penyidikan, tim Kejagung melakukan penggeledahan di enam lokasi di Jakarta sejak Kamis, 5 November 2026.
Sejumlah lokasi yang diperiksa meliputi rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower Central Park, serta dua kantor PT DDR di kawasan Jalan Jenderal Sudirman.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan uang tunai Rp11,2 miliar dari satu lokasi dan Rp595 juta dari lokasi lainnya. Total uang yang disita mencapai sekitar Rp11,8 miliar.
Penyidik juga membawa sejumlah barang elektronik, seperti telepon genggam, laptop, dan rekaman CCTV. Barang bukti tersebut akan diperiksa untuk membantu mengungkap komunikasi serta aktivitas yang berkaitan dengan perkara.
Baca Juga; Lima Orang Dalam Mobil Mendadak Tewas
Dugaan Keterkaitan Mantan Kapolri Masih Didalami
Perkembangan penyidikan turut diwarnai informasi mengenai dugaan hubungan Arif dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Jampidsus Kuntadi menyampaikan bahwa Kejagung masih mendalami informasi tersebut setelah rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada Senin, 9 November 2026.
Namun, penyidik belum memastikan adanya hubungan yang menunjukkan Listyo berperan sebagai pelindung bisnis pertambangan Arif. Dengan demikian, informasi tersebut masih sebatas materi pendalaman dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Barita Simanjuntak, sebelumnya juga menyinggung indikasi kedekatan Arif dengan mantan pejabat kepolisian. Satgas PKH turut menyoroti dugaan penguasaan kawasan hutan secara ilegal oleh perusahaan yang terafiliasi dengan pengusaha tersebut.
Satgas menyatakan akan menindaklanjuti kewajiban denda administratif dan pemulihan aset negara. Sementara dugaan tindak pidana akan ditangani aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Hingga informasi terakhir, Arif masih berstatus saksi. Kejagung telah memeriksa 38 saksi dan belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Berdasarkan data perlintasan yang diperoleh melalui koordinasi dengan instansi terkait, Arif juga disebut tidak diketahui sedang berada di Indonesia.
Desakan Komisi III DPR kini menambah perhatian terhadap perkembangan kasus tersebut. Kejagung diharapkan mampu mengungkap seluruh rangkaian dugaan penyimpangan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan. Pengusutan tidak hanya ditujukan untuk menemukan pihak yang menjalankan kegiatan tambang, tetapi juga memastikan apakah ada pihak lain yang diduga membuat praktik tersebut terus berlangsung.
