Kabar mengejutkan datang dari lingkungan Istana setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi tersebut dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Gibran disebut telah membicarakan niat tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa, 10 November 2026.
Isu ini muncul ketika polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik. Persoalan tersebut semakin berkembang setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon wakil presiden.
Meski keinginan mundur telah disampaikan, belum ada keputusan resmi mengenai kelanjutan jabatan Gibran. Hingga Rabu, 11 November 2026, publik masih menunggu kepastian sikap Wakil Presiden tersebut.
Pertemuan dengan Prabowo Jadi Awal Kabar Pengunduran Diri
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam di Istana pada Selasa pagi.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk meninggalkan jabatan wakil presiden. Pembicaraan itu berkaitan dengan perkembangan polemik dokumen pendidikan yang sebelumnya menjadi objek perhatian melalui putusan MK dan MA.
Prasetyo membantah kabar bahwa Prabowo menolak permintaan Gibran. Menurutnya, Presiden tidak memberikan penolakan, tetapi menyampaikan sejumlah pertimbangan dan masukan.
Gibran kemudian memberikan keterangan kepada awak media di lingkungan Istana Wakil Presiden. Ia menyampaikan bahwa Prabowo memberikan beberapa saran dan menggambarkan hubungan keduanya seperti ayah dan anak.
Namun, penjelasan mengenai isi pembicaraan tersebut justru memunculkan perbedaan keterangan dari sejumlah pihak, terutama terkait kemungkinan melanjutkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Putusan MK dan MA Memperbesar Tekanan Politik
Polemik yang melibatkan Gibran berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa kandidat harus memiliki pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
Perhatian terhadap persoalan ini meningkat setelah MK menerbitkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 5 Oktober 2026. Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat didiskualifikasi melalui perkara tersebut karena proses pencalonannya telah selesai setelah pelantikan pada Oktober 2024.
Putusan itu kemudian memunculkan berbagai respons politik. Politikus PDIP Komarudin Watubun menilai keputusan MK dapat menjadi salah satu dasar untuk membicarakan kemungkinan pergantian wakil presiden.
Situasi semakin berkembang ketika MA mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 diunggah pada 10 November 2026 dan memuat pembatalan surat keterangan yang menjadi objek sengketa.
Kedua putusan tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam polemik yang berkembang. Meski demikian, konsekuensi hukum terhadap dokumen pendidikan dan proses pemberhentian wakil presiden merupakan persoalan berbeda.
Beda Penjelasan soal Langkah Hukum yang Disarankan Presiden
Persoalan lain muncul setelah Gibran menyampaikan bahwa Prabowo memberikan saran untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Gibran menyebut beberapa kemungkinan langkah, termasuk mengajukan persoalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan membawa dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga menyinggung koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke MA.
Namun, Kepala Bakom Syahganda Nainggolan memberikan penjelasan berbeda pada 11 November 2026. Ia membantah bahwa Prabowo menyarankan Gibran kembali melakukan perlawanan hukum.
Syahganda merujuk pada pandangan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa putusan MK dan MA telah bersifat final dan mengikat.
Selain itu, muncul persoalan mengenai kedudukan hukum Gibran untuk mengajukan PK karena ia bukan pihak dalam perkara kasasi tersebut.
DPR Mulai Menyoroti Kemungkinan Hak Menyatakan Pendapat
Polemik ini juga merambah ke parlemen. Sejumlah anggota DPR mulai membicarakan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai salah satu instrumen pengawasan terhadap pemerintah.
Beberapa politikus menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran. Komarudin Watubun dan Deddy Sitorus dari PDIP menyinggung aspek kepatuhan hukum, moral, dan etika. Sementara itu, Syarifuddin Sudding dari PAN menyebut DPR dapat mempertimbangkan HMP dengan merujuk Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai pembahasan pemakzulan bergantung pada kesepakatan pimpinan partai politik. Adapun Gus Khozin dari PKB turut menyinggung proses penggunaan HMP.
Namun, usulan tersebut tidak otomatis membuat Gibran diberhentikan. Pemberhentian wakil presiden harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
Baca Juga; 2 Pendaki Semeru Hilang, Motor Ada di Ladang
Bagaimana Jika Gibran Resmi Mengundurkan Diri?
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan secara tertulis kepada MPR. Setelah menerima surat tersebut, MPR akan memberitahukan kekosongan jabatan kepada Presiden.
Presiden kemudian mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih. Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak MPR menerima pemberitahuan dari Presiden.
Hingga 11 November 2026, belum ada kepastian bahwa Gibran telah mengirimkan surat pengunduran diri secara resmi kepada MPR.
Dengan demikian, perkembangan polemik ini masih bergantung pada keputusan Gibran, kemungkinan langkah hukum lanjutan, serta pembahasan di DPR. Publik pun masih menunggu apakah niat mundur yang disampaikan kepada Prabowo akan berlanjut menjadi pengunduran diri resmi atau justru berkembang menjadi proses politik yang lebih panjang.
