Konflik Timur Tengah Dorong Lonjakan Harga Minyak Dunia
Harga minyak mentah dunia kembali mengalami lonjakan tajam hingga menembus level psikologis US$100 per barel. Kenaikan tersebut dipicu oleh memburuknya situasi geopolitik di Timur Tengah yang meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap terganggunya pasokan energi global.
Pada perdagangan Kamis (23/7), minyak mentah Brent yang menjadi acuan harga internasional ditutup naik sekitar 7 persen ke posisi US$100,69 per barel. Capaian ini menjadi yang tertinggi sejak akhir Mei. Sementara itu, minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) juga mencatat kenaikan signifikan sebesar 6,17 persen menjadi US$92,19 per barel.
Penguatan harga terjadi setelah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz. Jalur pelayaran tersebut merupakan salah satu titik terpenting bagi perdagangan energi dunia karena menjadi lintasan sekitar seperlima pasokan minyak global. Gangguan terhadap kapal tanker yang melintas memicu kepanikan pelaku pasar karena dikhawatirkan akan menghambat distribusi minyak ke berbagai negara.
Lembaga intelijen maritim bahkan mencatat jumlah kapal yang berani melintas di Selat Hormuz sempat turun drastis dibandingkan kondisi normal. Penurunan aktivitas pelayaran itu memperkuat kekhawatiran mengenai kelancaran pasokan minyak sehingga harga langsung bergerak naik dalam waktu singkat.
Harga Masih Berpeluang Naik Hingga US$120 per Barel
Sejumlah ekonom menilai kenaikan harga minyak belum tentu berhenti di level US$100 per barel. Selama konflik di Timur Tengah belum mereda, potensi kenaikan harga masih terbuka lebar.
Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda memperkirakan harga minyak dapat mencapai sekitar US$110 per barel pada awal Agustus. Bahkan, apabila eskalasi konflik semakin meluas dan mengganggu distribusi energi secara lebih besar, harga berpotensi menembus kisaran US$120 per barel.
Menurutnya, pasar minyak saat ini sangat sensitif terhadap perkembangan geopolitik. Setiap kabar mengenai meningkatnya ketegangan atau serangan baru di kawasan tersebut dapat langsung memicu kenaikan harga. Sebaliknya, jika situasi mulai membaik, harga kemungkinan hanya akan mengalami koreksi sementara sebelum kembali bergerak naik apabila konflik kembali memanas.
Pandangan serupa disampaikan Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede. Ia memperkirakan harga minyak dapat bertahan di sekitar US$100 per barel apabila konflik berlangsung dalam waktu lama. Namun, jika terjadi gangguan nyata terhadap distribusi minyak melalui Selat Hormuz, harga berpotensi melonjak hingga berada di rentang US$100 hingga US$130 per barel.
Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa pergerakan harga minyak tidak akan terus meningkat secara linear. Ketika kondisi keamanan membaik dan aktivitas pelayaran kembali normal, harga minyak berpeluang mengalami penurunan.
Indonesia Belum Mengalami Krisis, tetapi Risiko Mulai Meningkat
Kenaikan harga minyak dunia belum menempatkan Indonesia dalam kondisi krisis energi. Namun, para ekonom menilai posisi Indonesia kini telah memasuki fase kewaspadaan karena sejumlah indikator ekonomi mulai menunjukkan tekanan.
Salah satu penyebabnya adalah perbedaan antara asumsi dasar APBN 2026 dengan kondisi aktual. Pemerintah menyusun anggaran menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar US$70 per barel. Faktanya, rata-rata harga minyak hingga Mei 2026 telah mencapai US$91,87 per barel.
Selain itu, nilai tukar rupiah juga bergerak lebih lemah dibandingkan target pemerintah. Rata-rata kurs berada di kisaran Rp17.197 per dolar AS, sedangkan asumsi APBN hanya Rp16.500 per dolar AS. Di sisi lain, produksi minyak siap jual nasional juga masih berada di bawah target, yakni sekitar 565 ribu barel per hari dibandingkan sasaran sebesar 610 ribu barel per hari.
Meski menghadapi tekanan tersebut, Indonesia masih memiliki sejumlah penyangga ekonomi. Cadangan devisa mencapai US$145,6 miliar atau setara sekitar 5,5 bulan kebutuhan impor. Selain itu, neraca perdagangan hingga Mei 2026 masih mencatat surplus kumulatif sebesar US$4,03 miliar.
Namun, kondisi itu diperkirakan hanya mampu meredam tekanan dalam jangka pendek. Apabila harga minyak bertahan pada kisaran US$95 hingga US$105 per barel selama satu kuartal, dampaknya mulai terasa terhadap kondisi fiskal. Jika harga tetap berada di atas US$100 selama tiga hingga enam bulan, pemerintah akan menghadapi pilihan sulit, mulai dari menambah subsidi energi, mengurangi belanja negara, memperlebar defisit anggaran, hingga melakukan penyesuaian harga energi.
Beban Subsidi Energi Terus Meningkat
Tekanan terhadap APBN semakin besar karena realisasi subsidi dan kompensasi energi terus meningkat. Hingga semester pertama 2026, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp233 triliun atau sekitar 52,1 persen dari total anggaran subsidi energi selama satu tahun.
Peningkatan tersebut dipicu oleh kombinasi naiknya harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya konsumsi energi masyarakat. Volume konsumsi BBM bersubsidi tercatat naik sekitar 7,8 persen, sedangkan konsumsi LPG 3 kilogram meningkat sekitar 2 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Memang, kenaikan harga minyak turut meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas. Akan tetapi, manfaat tersebut tidak mampu menutupi tambahan biaya impor yang harus ditanggung Indonesia sebagai negara pengimpor bersih minyak.
Akibatnya, biaya impor energi semakin mahal dan berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai barang, terutama produk yang bergantung pada bahan baku impor. Kondisi tersebut dapat memicu imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor.
Inflasi Indonesia pada Juni 2026 sendiri telah mencapai 3,34 persen, mendekati batas atas target pemerintah sebesar 3,5 persen. Jika harga minyak terus bertahan di atas US$100 per barel dan pemerintah melakukan penyesuaian harga energi, tingkat inflasi diperkirakan berpotensi melampaui target tersebut.
Baca Juga; Ganjar Pranowo Tanggapi Santai Kaesang Mau Nyaleg di Dapil Puan Maharani
Ketergantungan Impor Masih Menjadi Persoalan Utama
Lonjakan harga minyak dunia kembali memperlihatkan lemahnya ketahanan energi Indonesia. Produksi minyak dalam negeri hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan nasional sehingga ketergantungan terhadap impor masih sangat tinggi.
Saat ini produksi minyak dan cairan hidrokarbon nasional hanya sekitar 868 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi domestik mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari. Artinya, hampir separuh kebutuhan minyak Indonesia masih harus dipenuhi melalui impor.
Ketergantungan tersebut paling terlihat pada komoditas bensin dan LPG. Kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter setiap tahun, sementara kapasitas produksi kilang domestik hanya sekitar 20 juta kiloliter. Kondisi yang sama juga terjadi pada LPG. Dari total kebutuhan sekitar 8,6 juta ton per tahun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton sehingga sekitar 80 persen kebutuhan masih berasal dari impor.
Program biodiesel B50 memang telah membantu mengurangi impor solar. Namun, kebijakan tersebut belum mampu mengatasi tingginya ketergantungan terhadap impor minyak mentah, bensin, maupun LPG. Sementara itu, program substitusi LPG menggunakan compressed natural gas (CNG) masih berjalan dalam skala terbatas sehingga dampaknya terhadap konsumsi nasional belum signifikan.
Rupiah Turut Tertekan dan Pemerintah Diminta Bergerak Cepat
Kenaikan harga minyak juga memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Semakin mahal harga minyak, semakin besar kebutuhan devisa untuk membayar impor minyak mentah, BBM, LPG, serta produk petrokimia. Di saat yang sama, meningkatnya ketidakpastian global membuat investor cenderung mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman, termasuk dolar Amerika Serikat.
Akibatnya, rupiah sempat melemah hingga berada di sekitar Rp17.885 per dolar AS pada 21 Juli. Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk melakukan intervensi menggunakan cadangan devisa, tetapi para ekonom menilai langkah tersebut sebaiknya difokuskan untuk meredam volatilitas, bukan mempertahankan kurs pada level tertentu.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah disarankan membentuk pusat koordinasi krisis energi yang mampu memantau stok energi nasional, distribusi pasokan, kebutuhan devisa, hingga kedatangan kapal pengangkut minyak. Selain itu, sumber impor perlu semakin beragam dan cadangan operasional BBM maupun LPG ditingkatkan hingga mampu memenuhi kebutuhan minimal selama 30 hari, khususnya di wilayah yang rentan mengalami gangguan distribusi.
Di bidang fiskal, subsidi energi dinilai perlu lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan rumah tangga miskin, nelayan, angkutan umum, dan pelaku usaha kecil. Pemerintah juga didorong untuk terus menyampaikan informasi mengenai kondisi stok energi, realisasi subsidi, dan kebijakan harga secara terbuka agar dapat mencegah penimbunan maupun kepanikan masyarakat.
Para ekonom menilai ancaman terbesar bukan hanya ketika harga minyak sesaat menembus US$100 per barel, melainkan apabila level tersebut bertahan selama berbulan-bulan disertai pelemahan rupiah dan terganggunya pasokan fisik. Oleh karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar tekanan terhadap perekonomian nasional tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
