Pemerintah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 504 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dipastikan tidak lagi beroperasi secara permanen karena dinilai belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi besar-besaran terhadap penyelenggaraan MBG. Pemerintah tidak ingin persoalan keamanan pangan kembali menimbulkan korban, terutama karena program ini menyasar anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Di sisi lain, proses pemeriksaan belum selesai. Sekitar 3.000 SPPG lainnya masih menjalani verifikasi oleh dinas kesehatan di berbagai daerah. Hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan apakah dapur-dapur tersebut dapat terus melayani program atau harus mendapatkan sanksi.
504 SPPG Resmi Dihentikan Permanen
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan bahwa 504 dapur MBG telah ditutup secara permanen sampai batas waktu yang ditetapkan pemerintah pada 10 Agustus 2026.
Penutupan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah. Temuan dari dinas kesehatan kemudian diteruskan melalui Kementerian Kesehatan kepada BGN untuk ditindaklanjuti.
Status penutupan permanen berbeda dengan penghentian sementara. Dapur yang masuk kategori tersebut tidak diperbolehkan kembali memproduksi maupun mendistribusikan makanan dalam program MBG.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai menerapkan standar keamanan pangan yang lebih ketat. Faktor kebersihan dapur, pengolahan bahan makanan, penyimpanan, hingga kondisi kesehatan pekerja menjadi bagian yang diperiksa.
Dalam rapat koordinasi khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia di Jakarta pada 13 Agustus 2026, Sudaryono menegaskan bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas.
Sekitar 3.000 Dapur Masih Diperiksa
Penutupan 504 SPPG belum menjadi akhir dari proses evaluasi. BGN masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap sekitar 3.000 dapur MBG lainnya.
Pemeriksaan dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten dan kota. Tim tidak hanya melihat kebersihan ruang memasak, tetapi juga berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan keamanan makanan.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain ketersediaan air bersih, kondisi fasilitas pengolahan, kebersihan peralatan, penyimpanan bahan pangan, pengelolaan makanan matang, serta kondisi kesehatan para penjamah makanan.
Hasil inspeksi nantinya digunakan untuk menentukan kelayakan masing-masing SPPG. Dapur yang memenuhi ketentuan dapat melanjutkan kegiatan, sedangkan fasilitas yang memiliki pelanggaran serius akan mendapatkan tindakan sesuai aturan.
Pemerintah juga menekankan pendekatan zero tolerance terhadap risiko keracunan makanan. Artinya, aspek keamanan tidak boleh dikorbankan hanya demi menjaga kelancaran distribusi makanan kepada penerima manfaat.
SLHS Menjadi Persyaratan Penting
Salah satu perubahan penting dalam pengawasan dapur MBG adalah kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa sebuah fasilitas pengolahan makanan telah memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan keamanan pangan. Proses penerbitannya dilakukan oleh dinas kesehatan daerah setelah fasilitas menjalani pemeriksaan.
Pengelola dan pekerja dapur juga harus memenuhi ketentuan terkait higiene dan sanitasi, termasuk mendapatkan pelatihan yang diperlukan.
Sebelumnya, terdapat dapur yang masih beroperasi meskipun baru mengajukan proses sertifikasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi karena dapur yang belum memiliki sertifikat belum sepenuhnya menunjukkan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Data pemerintah pada Mei 2026 menunjukkan dari 28.390 SPPG yang tercatat, sekitar 15.795 di antaranya telah memiliki SLHS. Angka tersebut setara dengan sekitar 55 persen, sehingga masih terdapat jumlah besar dapur yang belum mengantongi sertifikat pada saat itu.
Tenggat 10 Agustus 2026 kemudian menjadi batas penting bagi penyelesaian proses sertifikasi.
Kasus Keracunan Mendorong Pengawasan Diperketat
Perhatian terhadap standar sanitasi semakin besar setelah sejumlah kasus keracunan makanan terjadi dalam pelaksanaan MBG.
Data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons Kementerian Kesehatan mencatat 446 kejadian keracunan yang berkaitan dengan program tersebut sejak Januari 2025 hingga awal Mei 2026.
Jumlah orang yang terdampak mencapai 37.693 orang. Sebagian korban harus mendapatkan perawatan medis, sementara lainnya menjalani pemeriksaan dan perawatan secara rawat jalan.
Kasus tersebut tersebar di 210 kabupaten dan kota yang berada di 36 provinsi. Kondisi itu menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan bukan hanya terjadi di satu wilayah tertentu.
Lebih dari 2.300 orang tercatat sempat menjalani rawat inap akibat kejadian tersebut. Banyaknya penerima manfaat yang terdampak kemudian mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem penyediaan dan pengawasan makanan.
Status sertifikasi dapur menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian karena sebagian kejadian dilaporkan berkaitan dengan SPPG yang belum mengantongi SLHS.
Baca Juga; Bos Gendut Akhirnya Tertangkap di Mangga Besar
Skala Distribusi MBG Jadi Tantangan
Program MBG memiliki cakupan distribusi yang sangat besar. Dengan jumlah makanan yang mencapai puluhan juta porsi setiap hari, persoalan pada satu dapur dapat berdampak terhadap penerima manfaat dalam jumlah besar.
Karena itu, standar keamanan pangan tidak dapat hanya diterapkan pada tahap akhir ketika makanan sudah siap dibagikan.
Pengawasan harus dilakukan sejak bahan makanan diterima, proses penyimpanan, persiapan bahan, proses memasak, pengemasan, hingga makanan sampai kepada penerima.
Kondisi lingkungan dapur juga perlu diperhatikan secara berkala. Fasilitas air bersih, kebersihan peralatan, pengelolaan limbah, serta kesehatan pekerja menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem keamanan pangan.
Pemerintah Tetap Lanjutkan Program MBG
Meskipun melakukan penutupan terhadap ratusan dapur, pemerintah tidak berencana menghentikan Program Makan Bergizi Gratis secara keseluruhan.
Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2026 menegaskan bahwa MBG akan tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola dan efisiensi.
Pemerintah juga menyatakan pengelolaan program harus dilakukan secara bertanggung jawab. Selain kualitas makanan dan keamanan penerima manfaat, penggunaan anggaran juga menjadi perhatian.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin mempertahankan program sekaligus memperbaiki berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaannya.
Nasib Sekolah yang Dilayani Dapur yang Ditutup
Penutupan 504 SPPG menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan distribusi makanan bagi sekolah dan kelompok penerima manfaat yang sebelumnya dilayani dapur tersebut.
Pemerintah perlu memastikan penghentian operasional satu dapur tidak menyebabkan penerima manfaat kehilangan akses terhadap makanan bergizi.
Di sisi lain, hasil pemeriksaan terhadap sekitar 3.000 SPPG yang masih dalam proses juga menjadi perhatian publik. Transparansi mengenai dapur mana yang telah memiliki SLHS dan mana yang belum dinilai penting bagi sekolah maupun orang tua.
Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah makanan yang diberikan kepada anak berasal dari fasilitas yang telah memenuhi standar keamanan.
Evaluasi Menjadi Penentu Keberlanjutan MBG
Penutupan 504 dapur MBG menunjukkan adanya perubahan pendekatan pemerintah dalam mengawasi program tersebut. Target distribusi tidak lagi dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.
Keamanan pangan harus menjadi bagian utama karena MBG menyasar jutaan penerima manfaat, termasuk anak-anak sekolah.
Kini, perhatian tertuju pada hasil pemeriksaan ribuan SPPG yang masih berlangsung. Pemerintah juga dituntut memastikan penerapan standar dilakukan secara konsisten di seluruh daerah.
Jika pengawasan berjalan transparan dan standar higiene benar-benar diterapkan, evaluasi ini dapat menjadi langkah penting untuk memperbaiki pelaksanaan MBG. Namun, konsistensi pengawasan akan menjadi faktor utama agar persoalan keamanan pangan tidak kembali terulang pada masa mendatang.
