Tiga Warga Tewas di Yahukimo Picu Perbedaan Versi antara TPNPB-OPM dan TNI, Komnas HAM Turut Lakukan Pemantauan
Kasus penembakan yang menewaskan tiga orang asli Papua (OAP) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, memicu perbedaan klaim antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan TNI. Kedua pihak menyampaikan versi yang saling bertolak belakang mengenai identitas para korban, sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih mengumpulkan informasi untuk memastikan fakta di lapangan.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah sebuah video berdurasi sekitar empat menit beredar luas di media sosial. Rekaman itu memperlihatkan pasangan suami istri tergeletak di badan jalan dengan luka tembak, memunculkan berbagai spekulasi terkait kronologi maupun pelaku penyerangan.
Insiden itu terjadi pada Senin, 20 Juli 2026, di ruas Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Lokasi kejadian berada sekitar 65 kilometer dari Kota Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, dengan kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau sehingga menyulitkan proses evakuasi.
Tiga korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Dua di antaranya merupakan pasangan suami istri, yakni Yentinus Kogoya yang dikenal dengan nama Kumis Kogoya dan istrinya, Pam Wendakwe. Korban ketiga merupakan seorang perempuan yang berasal dari Suku Unaukam.
TPNPB-OPM Mengaku Bertanggung Jawab atas Penembakan
Dua hari setelah kejadian, tepatnya pada Rabu (22/7/2026), TPNPB-OPM mengeluarkan pernyataan resmi yang mengakui bertanggung jawab atas penembakan tersebut.
Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan aksi itu dilakukan oleh pasukan Kodap XVI Yahukimo yang dipimpin Kopitua Heluka bersama unsur dari Kodap III Ndugama Darakma Batalyon Wosem.
Dalam keterangannya, Sebby menyebut ketiga korban merupakan agen intelijen militer Indonesia yang selama ini bekerja sebagai informan aparat keamanan.
Ia juga menyatakan kelompoknya siap mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.
Selain itu, TPNPB-OPM mengklaim memiliki bukti mengenai keterlibatan para korban dengan aparat keamanan. Namun hingga kini, bukti yang dimaksud belum pernah dipublikasikan maupun diverifikasi secara independen.
Kelompok tersebut juga menyampaikan peringatan bahwa warga Papua yang dianggap membantu aparat keamanan berpotensi mengalami tindakan serupa. Pernyataan itu memicu kekhawatiran karena dinilai dapat memperbesar rasa takut di tengah masyarakat sipil yang tinggal di wilayah konflik.
Koops TNI Habema Membantah Klaim OPM
Menanggapi tuduhan tersebut, Komando Operasi (Koops) TNI Habema memberikan bantahan tegas.
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Infanteri M. Wirya Arthadiguna, dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Kamis (23/7/2026), menegaskan bahwa ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki hubungan maupun kerja sama dengan TNI.
Menurut Wirya, TNI maupun Polri tidak menggunakan masyarakat sipil sebagai mata-mata dalam pelaksanaan operasi keamanan.
Ia menegaskan bahwa korban tidak memiliki status sebagai agen intelijen ataupun informan aparat.
Koops TNI Habema juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta menyebut meninggalnya warga sipil akibat kekerasan merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan.
Selain itu, TNI menyatakan telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penyelidikan, mengidentifikasi pelaku, serta mengambil langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pihak TNI juga masih mendalami kronologi lengkap kejadian, termasuk identitas seluruh korban dan barang bukti yang ditemukan di lokasi.
Berdasarkan analisis awal terhadap video yang beredar, pelaku diduga menggunakan senjata api jenis bolt-action dengan kaliber sekitar 5,56 milimeter. Namun informasi tersebut masih menjadi bagian dari proses penyelidikan.
Evakuasi Jenazah Terkendala Medan yang Sulit
Medan menuju lokasi kejadian yang berada di wilayah pegunungan membuat proses evakuasi jenazah tidak dapat dilakukan dengan cepat.
Panglima Koops TNI Habema, Mayjen TNI Yudha Airlangga, menjelaskan bahwa dua jenazah berhasil dievakuasi menuju RSUD Dekai pada Kamis (23/7/2026) sekitar pukul 14.30 WIT.
Di rumah sakit tersebut, kedua jenazah menjalani pemeriksaan visum sebelum diserahkan kepada pihak berwenang untuk proses selanjutnya.
Sementara itu, satu korban lainnya masih dalam proses pencarian ketika keterangan tersebut disampaikan.
Yudha mengatakan kondisi jenazah yang ditemukan sangat memprihatinkan. Ia juga menyebut Bupati Yahukimo turut memantau langsung jalannya proses evakuasi di lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, Panglima Koops Habema kembali membantah klaim bahwa para korban merupakan bagian dari jaringan intelijen TNI.
Menurutnya, hingga saat ini tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara korban dengan aparat keamanan.
Baca Juga; Kebakaran Lahan Dekat Bukit Telettubies
Komnas HAM dan Kementerian HAM Berikan Perhatian
Kasus penembakan di Yahukimo turut menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Komisioner Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, mengecam tindakan penembakan yang menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil.
Ia menegaskan bahwa pembunuhan di luar proses hukum tidak dapat dibenarkan, siapa pun pelakunya.
Komnas HAM saat ini masih berkoordinasi dengan kantor perwakilan di Papua untuk menghimpun informasi tambahan, termasuk melakukan verifikasi terhadap berbagai keterangan yang berkembang.
Selain Komnas HAM, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut.
Kementerian menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua harus tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil.
Pemerintah juga mengimbau seluruh pihak menahan diri agar tidak terjadi eskalasi kekerasan yang berpotensi menambah jumlah korban di tengah masyarakat.
Konflik Bersenjata di Papua Masih Memakan Korban Sipil
Insiden di Yahukimo menambah panjang daftar korban dalam konflik bersenjata yang terjadi di Papua sepanjang tahun 2026.
Data Komnas HAM mencatat sebanyak 59 orang meninggal dunia akibat konflik bersenjata selama periode Januari hingga Juni 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 korban merupakan warga sipil, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat berbagai insiden kekerasan.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah peristiwa juga terjadi di berbagai wilayah Papua.
Pada 2 Juli 2026, seorang perempuan hamil bernama Melkiana Duwitau dilaporkan meninggal dunia setelah terkena tembakan di dalam rumahnya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Bayi yang masih berada dalam kandungannya juga tidak dapat diselamatkan.
Pada hari yang sama, sebuah pesawat milik Associated Mission Aviation dibakar di Bandara Perintis Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, sementara pilot pesawat tersebut turut menjadi korban penembakan.
Kemudian pada 17 Juli 2026, aparat gabungan Satgas Damai Cartenz, Polres Yahukimo, dan Batalyon B Brimob Polda Papua melakukan operasi di kawasan Kilometer 4 Logpon, Distrik Dekai. Dalam operasi tersebut, tiga anggota kelompok bersenjata dilaporkan meninggal dunia.
Beberapa hari berselang, tiga warga sipil kembali kehilangan nyawa dalam penembakan di Distrik Seradala.
Sejumlah Fakta Masih Menunggu Kepastian
Hingga saat ini, masih terdapat sejumlah informasi yang belum dapat dipastikan.
Identitas lengkap korban ketiga belum diumumkan secara resmi oleh pihak berwenang. Selain itu, bukti yang diklaim dimiliki TPNPB-OPM mengenai keterlibatan korban dengan aparat keamanan juga belum pernah dipublikasikan sehingga belum dapat diverifikasi secara independen.
Di sisi lain, aparat keamanan masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap seluruh kronologi kejadian.
Terlepas dari perbedaan klaim antara TPNPB-OPM dan TNI, satu fakta yang tidak terbantahkan adalah tiga warga asli Papua kehilangan nyawa dalam insiden tersebut. Peristiwa itu kembali menjadi pengingat bahwa konflik berkepanjangan di Papua masih membawa dampak besar terhadap keselamatan masyarakat sipil yang berada di wilayah konflik.
