Aksi protes Greenpeace Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, berujung pemeriksaan kepolisian pada Selasa, 20 Oktober 2026. Enam aktivis organisasi lingkungan tersebut memanjat Patung Selamat Datang dan membentangkan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah mengenai krisis iklim, bencana, dan meningkatnya biaya hidup.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu menarik perhatian pengguna jalan. Para aktivis menggunakan teknik pemanjatan dengan tali untuk mencapai bagian atas monumen setinggi sekitar 30 meter. Spanduk yang mereka bentangkan memuat pesan, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” serta seruan untuk menangani krisis iklim dan menurunkan biaya hidup.
Setelah turun dari patung, keenam aktivis dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Mereka sempat diminta mengikuti tes urine, tetapi tim hukum Greenpeace menolak permintaan tersebut. Tes akhirnya tidak dilakukan, dan keenam aktivis dibebaskan pada Selasa malam.
Aksi Dimulai Sejak Subuh, Spanduk Kritik Terlihat Pukul 06.00 WIB
Menurut keterangan Greenpeace Indonesia, aksi pemanjatan dimulai sejak subuh. Enam aktivis yang terdiri dari dua perempuan dan empat laki-laki menggunakan single rope technique, yakni teknik pemanjatan dengan bantuan tali untuk bergerak naik dan turun di area berketinggian.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeany Sirait, menjelaskan bahwa para aktivis memiliki keterampilan khusus untuk melakukan pemanjatan tersebut.
Sekitar pukul 06.00 WIB, spanduk berukuran besar mulai terlihat jelas di bagian atas Patung Selamat Datang. Berdasarkan keterangan kepolisian, spanduk dibentangkan sekitar pukul 06.05 hingga 06.15 WIB. Greenpeace menyebut pesan protes tersebut sempat bertahan sekitar 30 menit sebelum polisi meminta agar spanduk diturunkan.
Aksi itu sengaja digelar bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Greenpeace ingin menarik perhatian terhadap sejumlah persoalan yang mereka nilai mendesak, termasuk dampak krisis iklim, bencana terkait kerusakan lingkungan, dan tekanan biaya hidup masyarakat.
Pemilihan Bundaran HI sebagai lokasi aksi membuat pesan tersebut mudah terlihat oleh masyarakat. Namun, penggunaan monumen ikonik di tengah simpul lalu lintas Jakarta juga menimbulkan persoalan mengenai keselamatan, ketertiban, dan pemanfaatan ruang publik.
Aktivis Turun Menggunakan Tali, Satu Orang Sempat Lemas
Meski spanduk telah diturunkan, keenam aktivis tidak langsung meninggalkan bagian atas monumen. Mereka baru mulai turun sekitar pukul 08.30 WIB dengan menggunakan tali pengaman dan perlengkapan keselamatan, termasuk helm.
Proses penurunan dilakukan secara bergantian untuk menjaga keselamatan para pemanjat. Saat berada di ketinggian, mereka masih membawa spanduk berukuran lebih kecil yang berisi pesan kritik.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung mengatakan salah seorang aktivis perempuan terlihat lemas ketika menuruni patung. Petugas kemudian memberikan bantuan oksigen untuk memantau kondisinya.
Setelah seluruh aktivis berhasil turun, polisi membawa mereka menggunakan ambulans ke Klinik Biddokkes Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.
Kepolisian juga berupaya mengetahui bagaimana keenam orang tersebut dapat memanjat monumen tanpa terdeteksi sejak awal. Pemeriksaan rekaman kamera pengawas atau CCTV dan evaluasi terhadap personel yang bertugas di sekitar lokasi menjadi bagian dari proses tersebut.
Reynold turut menyinggung keberadaan air mancur di sekitar Bundaran HI yang diduga menghalangi pandangan petugas ke arah patung. Meski demikian, penyebab dan kondisi yang memungkinkan aksi berlangsung sejak dini hari masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
Tes Urine Tidak Jadi Dilakukan setelah Tim Hukum Menolak
Setelah dibawa ke Polda Metro Jaya, keenam aktivis menjalani penanganan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Mereka bukan satu-satunya orang yang dibawa petugas. Tim penyelamat atau rescue dan sejumlah jurnalis yang berada di lokasi turut dibawa, sehingga total ada 11 orang yang menjalani penanganan kepolisian.
Dalam proses tersebut, keenam pemanjat sempat diminta menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus tes urine. Namun, tim hukum Greenpeace menolak permintaan tes urine karena mempertanyakan dasar pelaksanaannya.
Jeany Sirait menyampaikan bahwa pihaknya tidak melihat alasan yang jelas untuk meminta para aktivis menjalani tes tersebut. Greenpeace juga mempertanyakan relevansi pemeriksaan urine dalam penanganan aksi penyampaian aspirasi di ruang publik.
Tes urine akhirnya tidak dilaksanakan. Setelah itu, para aktivis sempat dibawa ke unit keamanan negara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Pada sore hari, lima orang dari tim penyelamat diperbolehkan pulang, sedangkan enam aktivis yang memanjat patung masih berada di Polda Metro Jaya.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar dan batas kewenangan aparat dalam melakukan pemeriksaan. Penanganan terhadap peserta aksi perlu mengikuti ketentuan hukum, sementara kepolisian tetap bertanggung jawab menjaga keamanan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran apabila terdapat dasar yang memadai.
Tim Advokasi Pertanyakan Dasar Pemeriksaan Aktivis
Penanganan enam aktivis Greenpeace turut mendapat perhatian Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), yang memberikan pendampingan hukum selama proses pemeriksaan.
Direktur LBH Jakarta, M. Fadhil Alfathan, memastikan tim advokasi mendampingi para aktivis. Pengacara publik LBH Jakarta, Daniel Winarta, mempertanyakan dasar hukum penahanan dan meminta agar tindakan kepolisian dijelaskan secara transparan.
Pihak advokasi menduga pemeriksaan tersebut berpotensi menjadi upaya mencari pelanggaran untuk menjerat para aktivis. Mereka kemudian mendesak agar keenam orang itu segera dibebaskan.
Meski demikian, pandangan tim advokasi merupakan penilaian dari pihak pendamping dan bukan keputusan resmi mengenai legalitas tindakan kepolisian. Penilaian hukum tetap perlu didasarkan pada fakta serta ketentuan yang berlaku.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga meminta agar penyampaian aspirasi tidak mengganggu ketertiban umum. Bundaran HI merupakan kawasan penting bagi pergerakan masyarakat, dengan arus kendaraan dan akses transportasi publik yang padat.
Polda Metro Jaya sebelumnya menyatakan bahwa Bundaran HI bukan lokasi yang diperuntukkan bagi kegiatan unjuk rasa karena fungsinya sebagai simpul lalu lintas dan transportasi umum.
Baca Juga; Viral Video Perempuan Bergolok
Enam Aktivis Dibebaskan pada Selasa Malam
Setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, keenam aktivis Greenpeace Indonesia akhirnya dibebaskan pada Selasa malam. Informasi tersebut dikonfirmasi Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, Anggi Putra Prayoga.
Melalui akun Instagram resminya, Greenpeace mengumumkan bahwa para pemanjat telah kembali bebas. Organisasi tersebut juga menyatakan bahwa aksi yang dilakukan tidak mengandung unsur pidana.
Pembebasan itu mengakhiri rangkaian penanganan terhadap enam aktivis yang memanjat Patung Selamat Datang untuk menyampaikan kritik mengenai krisis iklim dan biaya hidup.
Greenpeace sebelumnya juga pernah melakukan aksi dengan spanduk berukuran besar di sejumlah monumen Jakarta, termasuk Patung Pancoran dan Tugu Selamat Datang. Pada Oktober 2023, organisasi itu menggelar aksi bertajuk “Monster Gurita Oligarki” di kolam Bundaran HI yang berakhir dengan pembubaran oleh polisi.
Peristiwa terbaru ini kembali memperlihatkan tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan ketertiban dan keselamatan di ruang publik. Di satu sisi, aktivis menggunakan cara yang mencolok untuk menarik perhatian terhadap persoalan lingkungan dan sosial. Di sisi lain, pelaksanaan aksi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
Pembebasan keenam aktivis menutup pemeriksaan pada hari itu. Namun, perdebatan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat, kewenangan aparat, dan respons pemerintah terhadap tuntutan terkait krisis iklim serta biaya hidup masih menjadi isu yang relevan.
